Pengelolaan Sampah di Batam, 18 Investor Potensial Balik Kanan. Ada Apa?

Pengelolaan Sampah di Batam, 18 Investor Potensial Balik Kanan. Ada Apa?

Pengelolaan Sampah di Batam, 18 Investor Potensial Balik Kanan. Ada Apa?
Humas Pemko Batam
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian RI, Lukita Dinarsyah Tuwo dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Sebanyak 18 calon investor tak jadi menanamkan investasinya di Batam. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, semula ke-18 calon investor itu menyatakan minatnya untuk mengelola sampah di Batam dengan penerapan teknologi tinggi.

Baca: BREAKINGNEWS: Anak Tak Diterima Sekolah, Orangtua Ancam Segel SMPN 47 Simpang Base Camp

Baca: Mengejutkan! Inilah 10 Kepribadian Wanita Menurut Bentuk Bibirnya. Mana Pilihan Anda?

Baca: Mengejutkan! Ini Besaran Gaji Para Pramugari di Indonesia. Berminat?

Bahkan dari 18 calon investor tersebut, ada tiga perusahaan besar dari Jepang yang melakukan konsorsium. Namun karena pertimbangan belum ada regulasi yang mengatur soal penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah di Batam, dan lain hal, ke-18 nya tak jadi melanjutkan minatnya.

"18 nya balik kanan," kata Amsakar, Senin (10/7) di DPRD Kota Batam.

Dia mengatakan, dalam pengelolaan sampah di Batam sebenarnya ada tiga titik kruasial. Pertama berkaitan dengan kapasitas produksi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur yang mencapai 10 ribu ton per harinya.

Sementara dari luasan lahan TPA yang sudah dipakai saat ini, yakni seluas 26 hektare, berdasarkan studi Bappenas umur TPA diprediksi hanya bisa sampai empat hingga enam tahun kedepan.

"Untuk pengelolaan sampah itu perlu teknologi yang memadai," ujar dia.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah tersebut diperlukan, tidak lain tujuannya agar umur TPA bisa diperpanjang hingga 50 tahun. Makanya, Pemko Batam membuka peluang kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak lain, sejak jauh-jauh hari.

"Kedua, untuk pengelolaan sampah yang dimintai ini juga terikat dengan tiping fee," kata Amsakar.

Sedangkan angka terkait biaya gerbang dalam pemanfaatan teknologi itu belum diatur dalam sebuah regulasi. Masih dalam proses diperdakan di DPRD Kota Batam. (*)

Berita terkait baca Harian Tribun Batam edisi Selasa (11/7/2017)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved