Pro Kontra Kebun Karet di Anambas

Buntut Rusuh KJJ, Beredar Kabar Bareskrim Panggil Bupati Anambas, Benarkah?

Buntut Rusuh KJJ, Beredar Kabar Bareskrim Panggil Bupati Anambas, Benarkah?

Buntut Rusuh KJJ, Beredar Kabar Bareskrim Panggil Bupati Anambas, Benarkah?
Muhammad Abdul Rahman
Ilustrasi. Alat berat milik PT KJJ yang dibakar massa di Jemaja Timur 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - ‎Kuasa hukum PT. Kartika Jemaja Jaya (KJJ) Abdul Rahman belum mengetahui perihal pemanggilan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Bareskrim Mabes Polri.

Baca: Curiga Istri Anda Selingkuh? Coba Cek Lewat Ukuran Jarinya. Hasilnya Mengejutkan!

Baca: Mengejutkan! Pernah Bingungkan Aristoteles, Mengapa Telur Berbentuk Oval Terjawab!

Dihubungi melalui sambungan seluler, pihaknya belum mengetahui bila Bupati Anambas tersebut menerima surat untuk kesekian kalinya oleh tim penyidik Mabes Polri itu.

"Soal itu kami belum tahu," ujar Rachman yang saat ini berada di Jakarta ‎Minggu (16/7/2017). Rachman pun tidak mengelak, ketika disinggung laporan ke Mabes Polri yang ia tujukan kepada Bupati dan enam orang pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sekitar bulan Mei 2017 kemarin.

Laporan yang ditujukan terkait dugaan penyelahgunaan wewenang ini, diakuinya didasari oleh beberapa pertimbangan yang menurut pihak perusahaan ‎tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

"Mengacu pada Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang otonomi daerah, tentang tugas Bupati salahsatunya adalah menjalankan Undang-Undang daerah. Nah, di sana ada beberapa hal yang menurut kami, tidak sepatutnya dilakukan oleh Bupati," ungkapnya.

‎Pihaknya menjelaskan, hal tersebut salahsatunya terkait surat yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas yang intinya berisi pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan mengeluarkan izin kepada pihak perusahaan. Secara prinsip, diakui Rachman Bupati tidak mengakui izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintahan terdahulu.

Rachman pun juga menjelaskan alasannya melaporkan sejumlah ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke Mabes Polri. Hal ini ia lakukan karena menyangkut investasi ‎khususnya terkait Penanaman Modal Asing (PMA). "Karena ini investasi menyangkut luar Negeri. Koordinasi kami ke BKPM RI," ungkapnya.

‎Dari informasi yang berhasil dihimpun, pemanggilan Bupati Anambas sebagai saksi dalam perkara tindakpidana penyalahgunaan wewenang, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan berkaitan penghentian kegiatan pembibitan PT. Kartika Jemaja Jaya (KJJ), didasari oleh surat dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. R.Z. Panca Putra, S, M.Si per tanggal 6 Juli 2017.

Surat panggilan bernomor S.Pgl/351/VII/2017/Dit Tipidum itu didasari oleh beberapa pasal dan undang-undang, salahsatunya adanya Laporan Polisi Nomor : LP/359/IV/2017/Bareskrim per tanggal 6 April 2017 dengan pelapor atas nama Mohamad Abdul Rahman. ‎

Dalam surat pemanggilan itu disebutkan, Bupati Anambas akan dimintai keterangan ‎di ruang 104 Subdit V/Jatanwil Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Selasa (18/7/2017) pada pukul 10:00 WIB.

Dibagian lain, Saharudin Satar pengacara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikonfirmasi belum mendapat kepastian mengenai pemanggilan orang nomor satu di Anambas itu. "Belum dapat kepastian, Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Darto bagian Hukum Setdakab Anambas," ujarnya saat dihubungi.

Pemanggilan Bupati oleh Bareskrim ini pun, diketahui cukup membuat sibuk bagian hukum Setdakab Anambas. Beberapa pegawai diketahui sibuk mencari pemberitaan terkait KJJ dari media massa yang ada di Anambas. (*)

Berita terkait baca Harian Tribun Batam edisi Senin (17/7/2017)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved