Ngeri! APBD Perubahan Karimun 2017 Defisit Rp 21 Miliar, Ini Biangnya!

Ngeri! APBD Perubahan Karimun 2017 Defisit Rp 21 Miliar, Ini Biang Keroknya!

Ngeri! APBD Perubahan Karimun 2017 Defisit Rp 21 Miliar, Ini Biangnya!
tribunbatam/rachta yahya
Ilustrasi. Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Wabup Anwar Hasyim menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Karimun 2016 kepada Wakil Ketua I DPRD Karimun, Azmi saat paripurna, Selasa (4/7/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN-APBD Perubahan Karimun tahun anggaran 2017 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp 21 miliar. Namun begitu, Pemkab Karimun masih akan menunggu pembahasan final dengan DPRD Karimun untuk menentukan langkah strategis untuk menekan besaran defisit tersebut.

Baca: Buntut Rusuh KJJ, Beredar Kabar Bareskrim Panggil Bupati Anambas, Benarkah?

Baca: BREAKINGNEWS: Tabrakan Maut di Teluk Bakau, 2 Pengendara Motor Tewas! Korban Mahasiswa Pinang

Baca: Tawarkan Harga Hemat, Rental Semangat Jaya Motor Jadi Langganan Perusahaan Luar Kepri

Rafiq menargetkan paling lambat akhir Juli ini draf Rancangan APBD-P sudah masuk ke DPRD Karimun. “APBD-P tengah dibahas di tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red), dengan kondisi keuangan kita saat ini, adanya harga patokan, kami perkirakan, kita masih mengalami defisit anggaran sekitar Rp 21 miliar,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Sabtu (15/7/2017).

Rafiq menyebutkan ada sejumlah opsi untuk meminalisir besaran defisit pada APBD-P Karimun 2017 tersebut. Diantaranya pos pendapatan yang harus ditingkatkan atau penghematan dengan pemangkasan atau menunggu dana transfer dari pusat dan pemprov Kepri. “Kami harus duduk bersama dengan DPRD Karimun, apa yang harus kami lakukan? Apakah pos pendapatan yang harus kita tingkatkan lagi? Atau sektor penghematan dengan pemangkasan? Atau kita menunggu dana transfer dari pusat yang belum terkucurkan, atau dana transfer provinsi yang belum dicairkan,” katanya.

Rafiq juga memperkirakan, kondisi defisit juga dialami kabupaten dan kota lainnya di Kepri bahkan Indonesia. Salah satu faktor yakni dana transfer dari pemerintah pusat yang terus mengalami penurunan. Bahkan ia menyebut terjadi pemangkasan besar-besaran pada kelembagaan dan kementerian hingga Rp 352 triliun. Hal tersebut turut berimbas ke daerah. “PAD kita tetap bertahan, tetap baik, tapi itu saja belum cukup,” katanya.

Sementara itu perihal APBD 2018, Pemkab Karimun juga tidak lama lagi akan membahasnya. Rafiq menargetkan dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dapat bertambah, Dana Alokasi Khusus (DAK) baik reguler atau DBH tambang juga turut bertambah. Selain itu Rafiq juga berharap pada dana insentif daerah yang diberikan pusat sebagai bentuk apresiasi dari penggunaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah selama lima tahun berturut-turut.

Seperti diketahui, Pemkab Karimun belum lama ini memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangannya. WTP tersebut yang kelima kali secara beruntun atau dengan kata lain, sudah memenuhi syarat memperoleh dana insentif daerah dari pemerintah pusat. "Insya Allah dapat, saya akan usahakan. Saya tidak tahu besarannya berapa, bisa Rp 5, 10, 15 miliar, itu tergantung pusat. Sebelumnya kita tidak pernah dapat, baru kali ini, insha Allah,” kata Rafiq optimistis. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved