TribunBatam/

Soal Izin Peralihan Hak, BP Batam: Ngomong Harus Pakai Data! Kenapa Pak Eko?

Soal Izin Peralihan Hak, BP Batam: Ngomong Harus Pakai Data! Kenapa Pak Eko?

Soal Izin Peralihan Hak, BP Batam: Ngomong Harus Pakai Data! Kenapa Pak Eko?
Tribun Batam/Dewi Haryati
Ilustrasi. Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro didampingi Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Aidir Amin Daud, menandatangani perjanjian kerjasama terkait pelayanan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Batam 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- BP Batam hingga saat ini masih melakukan upaya percepatan waktu untuk proses menerbitkan perizinan terkait lahan. Sebut saja seperti Izin Peralihan Hak (IPH) yang banyak dikeluhkan pengusaha.

Baca: BREAKINGNEWS: Tabrakan Maut di Teluk Bakau, 2 Pengendara Motor Tewas! Korban Mahasiswa Pinang

Baca: Buntut Rusuh KJJ, Beredar Kabar Bareskrim Panggil Bupati Anambas, Benarkah?

Baca: Kesaksian Nenek Siti. Begini Detik-detik Tenggelamnya Pokcai Pengujan! Teriakan Menyayat Hati!

Baca: Prarekonstruksi 5 ABK Wanderlust di Tanjung Uncang Tegang, Kapolri Dijadwalkan ke Batam!

Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto mengatakan, sepanjang dokumen lengkap, dan lahan dibangun sesuai fatwa planologi, BP Batam pasti akan menerbitkan IPH. Dia justru heran, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan IPH yang diurus ke BP Batam tak kunjung keluar.

"Ngomong harus pakai data. Kalau lahan belum dibangun sesuai dengan fatwa planologi, jangan harap IPH akan keluar," kata Eko kepada Tribun, Minggu (16/7).

Termasuk juga jika dokumen pengurusan tidak lengkap, disamping lahan tidak dibangun, dan faktur yang sudah dikeluarkan BP Batam, belum juga dibayar. Pastinya hal itu akan mempengaruhi lama waktu penerbitan IPH.

Soal IPH, Eko mengatakan, data permohonan pengurusan IPH yang masuk ke BP Batam sejak 1 Januari 2017-16 Juli 2017 menunjukkan progres yang signifikan. Total permohonan yang masuk, yakni 5.870. Sebanyak 5.268 diantaranya dinyatakan lengkap dan bisa dimulai proses penerbitan IPH.

"Dari yang lengkap itu, sebanyak 4.829 berkas selesai prosesnya. Sedangkan 419 masih diproses," ujar dia.

Memang diakui Eko sebelumnya, untuk pengurusan perizinan terkait lahan di BP Batam, khususnya IPH, bisa dilakukan sepanjang ada datanya di BP Batam. Jika semua persyaratan lengkap, penerbitan IPH bisa diurus dalam waktu seminggu. Namun selain kelengkapan data, ada prosedur lain yang mesti diterapkan.

Itu untuk memastikan jika si pemohon IPH merupakan orang yang berhak. Tujuannya, agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari yang bisa merugikan pihak lainnya. Prosedur ini yang sering kali memakan waktu lama. (*)

Berita terkait baca Harian Tribun Batam edisi Senin (17/7/2017)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help