TribunBatam/

Sekolah Swasta Penerima Dana BOS Harus Ikut Bantu Anak Tak Mampu

Persoalan PPDB di Batam memang kerap memunculkan masalah. Karena tidak pernah diselesaikan secara konfrehensif.

Sekolah Swasta Penerima Dana BOS Harus Ikut Bantu Anak Tak Mampu
tribunnews batam/anne maria
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengungkapkan, secara pribadi, Riky tak melarang adanya iuran terkait PPDB.

Hanya saja, dalam pemungutan iuran tersebut siswa yang bersangkutan harus sudah duduk di sekolah.

Sementara terkait besaran iuran, itu mesti dilakukan secara musyawarah, dan ada notulen rapatnya.

"Dalam musyawarah itu juga tak boleh dipatok besarannya. Mesti ada subsidi silang," kata Riky, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, persoalan PPDB di Batam memang kerap memunculkan masalah. Karena tidak pernah diselesaikan secara konfrehensif.

Baca: Pungli Marak Selama PPDB, Dewan Minta Tim Saber Pungli Bergerak

Baca: Kepala Sekolah SMPN 21 : Sakit Kepalaku, Langsung ke Komite Saja

Baca: Anak Tak Diterima, Puluhan Orangtua Calon Siswa Bertahan di SMPN 21

Diapun mengingatkan kembali, kalau PPDB ini tidak hanya menyangkut sekolah negeri, tetapi juga melibatkan peran sekolah swasta.

"Kan ada swasta. Pemerintah harusnya bekerjasama dengan swasta," ujar dia.

Dikatakan, swasta khususnya penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga punya tanggungjawab membebaskan sekian persen anak tidak mampu agar tetap bisa bersekolah.

"Buat pacta integritasnya. Jadi negeri tak memikul sendiri. Tak semua siswa mesti ditampung di sekolah negeri juga. Jadinya babak belur," kata Riky. (*)

 

*Baca Berita Terkait di Tribun Batam Edisi Cetak, Selasa 18 Juli 2017

Tags
PPDB
BOS
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help