Pemkab Anambas Kejar Target 15 Ribu Peserta BPJS Kesehatan, Syaratnya APBDP Begini!

Pemkab Anambas Kejar Target 15 Ribu Peserta BPJS Kesehatan, Syaratnya APBDP Begini!

Pemkab Anambas Kejar Target 15 Ribu Peserta BPJS Kesehatan, Syaratnya APBDP Begini!
Istimewa
Logo BPJS Kesehatan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Anambas bakal bertambah. ‎

Itu bila usulan penambahan dari Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Anambas disahkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2017.

Baca: Ehem! 5 Aktris Ini Usianya Tua Tapi Bikin Brondong Deg-degan, Nomor 5 Paling Berdesir!

Baca: Mengejutkan! Inilah 10 Kepribadian Wanita Menurut Bentuk Bibirnya. Mana Pilihan Anda?

Baca: Mengejutkan! 100 Tahun Lalu Alexander Graham Bell Ramalkan Ini, Terbukti pada 2017!

Samad, Kepala Bidang Pelayanan dan pemberdayaan kesehatan pada dinas tersebut mengatakan, ‎usulan penambahan tersebut diprediksi menjadi 15 ribu dari total sebelumnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebanyak 12 ribu jiwa.

"Bila disetujui, maka genap menjadi 15 ribu," ujarnya Rabu (19/7/2017). Samad menambahkan, ‎jumlah peserta BPJS kesehatan, khususnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas,

cenderung mengalami peningkatan. Ia merincikan, jumlah peserta BPJS kesehatan pada tahun 2016 mencapai 11.500 orang, perlahan mulai mengalami peningkatan menjadi 12 ribu jiwa di tahun 2017.

Prosedur terkait BPJS Kesehatan ini pun, diakuinya te‎tap melalui dinas sosial. Dinas kesehatan, diakuinya hanya membayarkan klaim dari peserta yang menggunakan layanan BPJS kesehatan tersebut. "Prosedurnya seperti itu. Selama ini, memang ada minsdset bahwa kewenangan terkait BPJS, khususnya BPJS kesehatan berada di kami.

Padahal, tidak utuh seperti itu. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan dapat mengcover. Misalnya, dalam sebuah keluarga, tidak hanya suami saja yang masuk ke BPJS, namun juga anak dan istrinya diupayakan untuk masuk," bebernya.

Jumlah masyarakat yang mendapat layanan BPJS Kesehatan pun, sebelumnya ‎sempat mengalami pengurangan akibat kondisi keuangan daerah yang dikabarkan defisit. Pengurangan ini pun, tidak jarang menimbulkan persoalan di masyarakat, khususnya masyarakat Anambas yang telah memegang kartu dan memerlukan pelayanan kesehatan, namun malah mengetahui kartunya tidak aktif.

"Pernah juga ada hal seperti itu. Ketika itu, masyarakat Anambas tersebut, sudah berada di fasilitas layanan kesehatan di Tanjungpinang. Pada prinsipnya, sebisa mungkin tetap kami bantu," ungkapnya.

‎Tidak hanya BPJS Kesehatan, pihaknya pun telah menjalin nota kesepahaman dengan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terkait BPJS tenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan layanan khususnya bagi peserta BPJS tenagakerjaan tersebut.

"Posisi kami sebagai fasilitator. Kewenangannya tentu ada di OPD terkait," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help