TribunBatam/

BREAKINGNEWS: Protes Gubernur Kepri, Massa Arak Keranda Putih ke Kantor Pemprov!

Protes Gubernur Kepri, Massa Arak Keranda Putih ke Kantor Pemprov! Begini Penampakannya!

BREAKINGNEWS: Protes Gubernur Kepri, Massa Arak Keranda Putih ke Kantor Pemprov!
tribunbatam/thom limahekin
Massa mengusung keranda sebagai protes kepada Gubernur Kepri terkait kebijakan pembangunan di Kepri, Senin (24/7/2017) 

BATAM. TRIBUNNEWS. COM, TANJUNGPINANG-Sebuah keranda berkain putih diarak ke kantor gubernur Kepri di pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (24/7/2017).

Keranda tersebut dibawa oleh gabungan masyarakat dan mahasiswa dalam Solidaritas Masyarakat Kepri. Mereka mengusung beberapa poin tuntutan kepada gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Baca: Groundbreaking Mangata Water Villa, Nurdin Pasang Badan! Ajak Kapolda-Danrem Amankan Pembangunan!

Baca: Ehem! Inilah 4 PNS Wanita Berparas Cantik! Jangan Membantah, Nomor 4 Mirip Manohara!

Baca: Heboh! Perusahaan Berasnya Digerebek, Mantan Menteri Pertanian Ini Marah-marah. Siapa Dia?

Baca: Cewek Kamu Pendiam Ya? Mengejutkan Inilah 10 Ciri Seorang Hiperseks!

"Kalau Pak gubernur mau membangun Kepri secara berkeadilan maka saya cium kaki dia. Tetapi jika itu tidak dibuat Pak gubernur maka kaki saya di kepala dia," kata Aziz Martinas, perwakilan masyarakat Lingga saat berorasi.

Di tangan aziz, ada selembar kertas yang berisi rincian sejumlah proyek jalan di Lingga yang pagu anggarannya berkisar antara Rp 3 miliar sampai Rp 88 miliar. Beberapa proyek tersebut bahkan belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Kepri.

Akan tetapi Pemprov Kepri justru sudah menganggarkan dan bertekad merealisasikan pembangunan jembatan layang di depan Ramayana Mall Tanjungpinang.

"Tolong masyarakat kami di sana. Beberapa tahun belakangan masyarakat kami setengah mati berjalan di sana,", terang Aziz.

Solidaritas Masyarakat Kepri secara keseluruhan menyampaikan beberapa poin tuntutan antara lain menolak pembangunan jembatan layang di Tanjungpinang dan meminta Nurdin membatalkan proyek tersebut,

mendesak Pemprov Kepri menyelesaikan pembangunan di daerah-daerah di kabupaten/kota se-Kepri, mendesak DPRD Kepri menolak proyek-proyek prestisius dan mendesak Pemprov Kepri menyelesaikan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada poin terakhir tuntutan mereka, mahasiswa dan masyarakat ini memastikan akan memberikan perlawan untuk memboikot seluruh kunjungan kerja gubernur Kepri ke setiap daerah di kabupaten/kota di Kepri. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help