BREAKINGNEWS: Warga Desa Bintan Buyu Unjuk Rasa ke Kantor Pemkab Bintan, Ini Tuntutannya!

Warga Desa Bintan Buyu Unjuk Rasa ke Kantor Pemkab Bintan, Ini Tuntutannya!

BREAKINGNEWS: Warga Desa Bintan Buyu Unjuk Rasa ke Kantor Pemkab Bintan, Ini Tuntutannya!
tribunbatam/aminnudin
Suasana unjuk rasa warga Desa Bintan Buyu di Pemkab Bintan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-"Pak, tolong jaga daerah kami, jangan bakar, ya,"itu bisikan yang disampaikan oleh salah seorang peserta pengunjuk rasa sal Desa Bintan Buyu kepada Kepala Kesbangpol Bintan di halaman Kantor Pemkab Bintan, Kamis (27/7/2017) sebelum aksi bubar.

Baca: BREAKINGNEWS: Penumpang Dengar Suara Hentakan Kuat, Kapal Bupati Batalkan Perjalanan!

Baca: Cewek Kamu Pendiam Ya? Mengejutkan Inilah 10 Ciri Seorang Hiperseks!

Baca: Heboh! Ashanty Blak-blakan Rahasia Ranjang Dengan Anang Hermansyah, Ini Kebiasaan Anang!

Baca: Heboh! Artis Cantik Mikha Tambayong Tak Pakai Beha, Fotonya Bikin Berdesir!

Kata bakar dimaksud tentu bermakna kiasan. Maksudnya jangan sampai terjadi polemik yang bisa memicu konflik berkepanjangan di Desa Bintan Buyu.

Unjuk rasa warga Bintan Buyu pada Kamis itu masih terkait kisruh pemilihan kepala desa (Pilkades) yang digelar pada Mei 2017 lalu. Atmosfer pilkades di Bintan Buyu masih tetap panas meski panitia Pilkades Kabupatan Bintan sudah mengekspose rekapitulasi suara ulang pada Kamis, 8 Juni 2017 di Kantor Camat Teluk Bintan.

Rekapitulasi menetapkan Khapizul Anhar, calon nomor urut 2 sebagai kades terpilih dengan raihan 488 suara. Cakades urut 3 yang suaranya sempat disebut yang tertinggi pada pilkades lalu tersingkir. Dari sinilah pangkal kisruh suara pilkades Bintan Buyu bermuara.

Polres Bintan menurunkan kekuatan penuh mengawal aksi unjuk rasa warga Bintan Buyu yang kontra terhadap penetapan suara terbanyak versi panitia Pilkades Bintan Buyu. Sejak pagi, mereka sudah stand by di area kantor bupati. Tak hanya polisi, Satpol PP Bintan pun siap siaga sejak pagi.

Koodinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa, Karim, mengatakan, kedatangan mereka untuk menyuarakan keadilan kepada Pemkab sekaligus meminta agar penetapan cakades nomor 2 ditinjau lagi. Ada proses demokrasi yang dilanggar sehungga perlu ditinjau.

"Tetap kemana pun akan kami pertahankan proses penghitungan waktu pilkades lalu. Kalau penghitungan suara yang dilakukan dikecamatan beberapa waktu lalu dasar hukumnya tidak ada sama sekali," kata Karim.(*)

Berita Terkait Baca Harian Tribun Batam Edisi Jumat (28/7/2017)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved