TribunBatam/

Bupati Anambas Tenggat Penetapan Perda September, DPRD Anambas Gesa Ranperda Hak Keuangan!

Bupati Anambas Tenggat Penetapan Perda September, DPRD Anambas Gesa Ranperda Hak Keuangan!

Bupati Anambas Tenggat Penetapan Perda September, DPRD Anambas Gesa Ranperda Hak Keuangan!
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Selasa (18/7/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Melalui rapat paripurna Rabu (27/7/2017) malam kemarin,

Baca: Cewek Kamu Pendiam Ya? Mengejutkan Inilah 10 Ciri Seorang Hiperseks!

Baca: Heboh! Ashanty Blak-blakan Rahasia Ranjang Dengan Anang Hermansyah, Ini Kebiasaan Anang!

Ranperda yang merupakan usulan dari gabungan komisi di DPRD diakui Ketua gabungan komisi Ranperda Muhammad Da'i merupakan implementasi dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang berlaku mulai 2 Juni 2017.

"Sesuai dengan pasal 28 dalam Peraturan Pemerintah tersebut, kami menilai perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD," ujarnya. Adapun usulan Ranperda tersebut terdiri dari delapan bab dan 49 pasal, yang diakuinya secara garis besar mengatur mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang meliputi,

uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif serta tunjangan reses. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, secara konstitusional usulan Ranperda ini bersifat delegatif. Artinya Ranperda tersebut merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017.

Da'i menjelaskan, berdasarkan pasal 33 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, Ranperda Kabupaten yang berasal dari DPRD Kabupaten, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten. Penyusunan draf Ranperda ini pun, dakuinya sesuai dengan hasil rapat paripurna serta ditugaskan kepada Badan Legislasi (Banleg).

Pihaknya berharap, usulan Ranperda dari DPRD ini dapat direspon positif dari tiap-tiap fraksi agar Ranperda tersebut dapat segera dilakukan pembahasan yang selanjutnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah. "Tujuan dari usulan Ranperda ini menjadi Perda untuk lebih meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat, khususnya dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme check and balance," ungkapnya lagi.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris pun meminta dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tersebut, memperhatikan peraturan yang mengatur tentang kemampuan keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan penetapan besaran komponen terhadap hak-hak anggota DPRD. Ia pun juga meminta agar memperhatikan batas waktu Ranperda menjadi Perda ini paling lambat bulan September 2017.

"Karena apabila melewati bulan September 2017 Ranperda ini tidak ditetapkan, maka pelaksanaan Perda tidak dapat diimplementasikan pada tahun anggaran 2017. Dengan kata lain, hak-hak anggota DPRD yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah serta alokasi anggaran yang telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2017, tidak dapat direalisasikan," ungkapnya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help