Sudah Kantongi Izin, Ekspor Ikan Napoleon Anambas Tersandera Alat Angkut!

Sudah Kantongi Izin, Ekspor Ikan Napoleon Anambas Tersandera Alat Angkut!

Sudah Kantongi Izin, Ekspor Ikan Napoleon Anambas Tersandera Alat Angkut!
tribunnews batam/sm rohman
Ilustrasi. Keramba ikan Napoleon milik Dodo di Desa Air Sena, Kecamatan Siantan Tengah, Anambas, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (1/3/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Ekspor ikan hidup Napoleon di Anambas seakan tak berkesudahan. Meski telah mengantongi izin serta kuota ekspor dari Pemerintah Pusat sebanyak 10 ribu ekor per tahun, namun hal ini tak serta merta membuat denyut bisnis ikan yang akrab dikenal dengan nama 'Ketipas' oleh masyarakat Anambas ini kembali normal.

Baca: Cewek Kamu Pendiam Ya? Mengejutkan Inilah 10 Ciri Seorang Hiperseks!

Baca: Heboh! Ashanty Blak-blakan Rahasia Ranjang Dengan Anang Hermansyah, Ini Kebiasaan Anang!

Baca: Heboh! Artis Cantik Mikha Tambayong Tak Pakai Beha, Fotonya Bikin Berdesir!

Kendala alat angkut yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat, menjadi hal lain yang harus dipenuhi sebagai salahsatu syarat untuk melakukan ekspor ikan hidup bernilai fantastis ini.

"Sejak ada kebijakan terkait ikan Napoleon ini dari pusat, sudah jarang masyarakat yang membudidaya ikan ini. Kalau pun ada, ya mereka karena hobi dan coba bertahan saja," ujar Gunawan salahseorang warga Pulau Jemaja saat dihubungi Kamis (27/7/2017).

Ia menambahkan, meski bisnis ikan Napoleon ini cenderung memiliki untung yang menggiurkan, namun operasional untuk membudidaya ikan ini hingga memenuhi standar jual untuk pangsa ekspor memelukan biaya yang tidak sedikit.

Pakan ikan yang harus stabil, ditambah hal teknis lainnya menjadi salahsatu kendala yang membuat sejumlah pembudidaya skala kecil dan menengah mulai beralih mencoba jenis usaha baru. "Bagi yang memiliki modal besar, tent tidak ada masalah. Menjadi masalah, ketika situasi ini dihadapkan pada pembudidaya kelas kecil dan menengah. Ini belum lagi kepastian mengenai bisa atau tidaknya ikan ini bisa dijual," ungkapnya.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris pun tidak mengelak mengenai persoalan ekspor ikan Napoleon hidup yang belum menemui titik terang ini. Kendala yang masih dihadapi serta cenderung memberatkan dari sisi daerah, diakuinya dari regulasi tentang alat angkut ikan tersebut.

Dalam regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan, alat angkut ikan Napoleon tersebut harus berasal dari dalam negeri.

"Untuk kouta sudah oke sepuluh ribu per tahun. Hanya saja tinggal alat angkutnya yang lagi dirapatkan. Karena tidak boleh dari asing dan buatan asing. Harus dari dalam dan buatan dalam Negeri," ungkapnya. Mekanisme serta alur pengiriman ikan untuk selanjutnya diekspor pun, menurutnya telah diatur salahsatunya dengan menggunakan pelabuhan yang telah ditunjuk sebagai checkpoint.

Pola masyarakat dalam membudidaya ikan yang harga perkilonya menembus hingga Rp 1 juta lebih ini pun, perlahan juga diatur sesuai arahan dari Pemerintah Pusat. Haris khawatir, kuota yang diberikan hingga akhir tahun ini akan berakhir tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat.(*)

Berita terkait baca Harian Tribun Batam edisi Jumat (28/7/2017)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved