TANJUNGPINANG TERKINI

Belum Temukan Pegawai Terlibat HTI, Pemko Tunggu Arahan Sanksi dari Pusat

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mengetahui secara pasti apakah pegawainya ada yang bergabung atau bahkan menjadi pengurus HTI.

Belum Temukan Pegawai Terlibat HTI, Pemko Tunggu Arahan Sanksi dari Pusat
TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM
Ilustrasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mengetahui secara pasti apakah pegawainya ada yang bergabung atau bahkan menjadi pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Karena selama ini pegawai tak diwajibkan meminta izin secara kelembagaan ketika hendak bergabung ke ormas tertentu.

Demikian disampaikan Seretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono. Sehingga, katanya, sangat sulit mendeteksi apakah ada pegawai yang bergabung dengan ormas tersebut. Meskipun demikian, dia mengaku terus melakukan pengawasan terhadap pegawai di Pemko Tanjungpinang.

"Memang kita tidak tahu apakah ada ASN di Pemko Tanjungpinang yang gabung bersama HTI. Tapi yang jelas setiap apel kita berikan himbauan. Kita sifatnya menyampikan imbauan," katanya, Sabtu (29/7/2017).

Baca: Besok Malam, Rombongan CJH Kloter Pertama Berangkat dari Bandara Hang Nadim

Baca: Pemko Butuh Dana Rp 6 Miliar Datangkan Lima Unit Ambulance Baru

Baca: Penderita Jantung Perlu Penanganan Cepat, Batam Butuh Tambahan Lima Ambulance Transport

Ormas HTI sendiri telah dibubarkan oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu karena dinilai anti-Pancasila. Meskipun pembubaran ormas tersebut menuai pro dan kontra, namun Pemko Tanjungpinang sebagai pemerintah di daerah tetap mengacu kepada keputusan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tengku Dahlan menjelaskan sampai saat ini memang pihaknya belum menerima instruksi tertulis dari Kementrian Pemberdayaan dan Aparatur Negara, sehingga belum bersikap.

"Kita masih tunggu arahan dari pusat. Nanti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, ya tentunya kita laksanakan. Saat ini kita belum terima, surat atau salinan apa-apa dari pusat," katanya.

Di Kota Tanjungpinang sendiri, sebelum dibubarkan, HTI adalah Ormas yang tergolong aktif dalam menyampikan aspirasi dan keritik kepada pemerintah. Diantaranya dengan menggelar aksi damai di lokasi strategis seperti bilangan jalan Pemedan dan Depan Masjid Al-Uswah. Ormas ini juga kerap menggelar kajian-kajian Islam di masjid-masjid. (*)

*Baca berita terkait di Tribun Batam edisi cetak, Minggu 30 Juli 2017

Penulis: M Ikhwan
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved