Nurdin Tunjuk BUP Batam Pungut Sewa Labuh Jangkar. Kenapa Bukan BUP Kepri? Ini Alasannya

Kepala Dishub Kepri Jamhur Ismail mengatakan kebijakan tersebut berupa penunjukan BUP Batam sebagai pihak pemungut retribusi jasa labuh tambat.

Nurdin Tunjuk BUP Batam Pungut Sewa Labuh Jangkar. Kenapa Bukan BUP Kepri? Ini Alasannya
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Sejumlah kapal lego jangkar di perairan Batuampar Batam. 

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk mengambil kebijakan terhadap pengelolaan labuh tambat di perairan Kepri.

Kepala Dishub Kepri Jamhur Ismail mengatakan kebijakan tersebut berupa penunjukan BUP Batam sebagai pihak pemungut retribusi jasa labuh tambat.

BUP Batam dalam menjalankan tugasnya tetap bekerja sama dengan BUP Kepri. Sayangnya tidak disebutkan rincian kerjasama yang dimaksud.

"Saya sudah bertemu Pak Gubernur (H Nurdin Basirun_red) hari ini. Karena itu,  saya sudah bisa omong sekarang. Nah, pemungutan itu hanya diberlakukan untuk jasa lay up di wilayah perairan Batam saja," kata Jamhur kepada Tribun,  Selasa (1/8/2017) sore.

Baca: INSA Stop Bayar Bea Labuh Jangkar: Kami Bingung, Ini Masuk Pos Mana?

Baca: Ada 6 Titik Lokasi Labuh Jangkar Jatah Pemprov Kepri, Ini Detail Lokasinya!

Menurut Jamhur,  penunjukan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014.

PP ini menyatakan bahwa untuk mengelola aset negara,  pemerintah bisa menunjuk BUMD atau pihak ketiga melalui sistem lelang.

Atas dasar itu,  Pemprov Kepri menunjuk BUMD yang mempunyai klasifisikasi BUP. 

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help