Heeadline Tribun Batam

Perkiraan BI Meleset, Ekonomi Kepri Makin Sekarat, Ini Tanda-tandanya yang Membuat Kita Miris

Namun, perkiraan Bank Indonesia itu meleset. Pertumbuhan ekonomi di Kepri di Triwulan II justru makin melambat, hanya sekitar 1,5 persen saja.

Perkiraan BI Meleset, Ekonomi Kepri Makin Sekarat, Ini Tanda-tandanya yang Membuat Kita Miris

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Ekonomi Kepri, khususnya Batam, bisa dikatakan sudah sekarat.

Lihat saja posisi pertumbuhan Provinsi Kepri saat ini berada di zona merah, urutan ke 33 dari 34 provinsi.

Pada triwulan I-2017 pertumbuhan ekonomi provinsi ini hanya 2,02 persen, hanya satu level di atas Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada di posisi buncit karena pertumbuhannya -4,18 persen.

Bank Indonesia sempat memprediksi kebutuhan Kepri akan membaik pada triwulan II 2017 dengan alasan mulai berputarnya keuangan dari belanja daerah.

Namun, perkiraan Bank Indonesia itu meleset. Jangankan naik, pertumbuhan ekonomi di Kepri di Triwulan II justru makin melambat, hanya sekitar 1,5 persen saja.

Apa masalah utamanya? Mantan Wakil Gubernur H Soerya Respationo mengatakan, selain masih kuatnya ego sektoral dan kegagalan komunikasi di tingkat pemerintah daerah, kementerian terkait juga kurang memiliki sense of crisis.

"Justru penguasa-penguasa ini sense of crisis-nya tidak ada. Bukannya mencari solusi atas permasalahan pokok yang terjadi, malah asyik bermain di wilayah aksesoris," kata Soerya kepada Tribun, Selasa (8/8).

"Sudah bertahun-tahun asyik bicara Batam, tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. Jangan hanya berwacana, yang penting adalah kerja nyata, Batam sudah SOS," tegas Soerya.

Terkait kurangnya sense of crisis itu, Soerya menyatakan amanat perundangan sudah jelas, dan semestinya dijalankan untuk memperbaiki kondisi Batam.

"Semua mesti kembali ke ‘laptop’. Lihat dan tindaklanjuti perintah Pasal 21 UU Nomor 53 Tahun 1999, yaitu menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur hubungan Pemko dan Badan Otorita (Badan Pengusahaan) Batam. Ini yang sangat krusial tapi diabaikan," ucapnya.

Dikatakan Soerya, perintah itu sudah tegas-tegas diatur, paling lama 12 bulan sejak berlakunya UU tersebut, PP harus sudah terbit.

Namun sampai saat ini masalah itu tidak pernah direalisasikan.

Salah satu kesalahan Menko Perekonomian Darmin Nasution adalah dalam menunjuk pimpinan BP Batam saat ini serta resep yang harus dilakukan.

Padahal ibarat dokter, Darmin salah melakukan diagnosis.

Mau tahu tanda-tanda makin buruknya ekonomi Kepri?

Baca laporan lengkap di edisi cetak Tribun Batam edisi Rabu 9 Agustus 2017

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help