Terkait Masalah Klaim RSUD Embung Fatimah. Ini Penjelasan Kepala BPJS Batam

Menurut Kepala BPJS Batam, Tavip Hermansyah, uang yang sudah dibayarkan ke RSUD Embung Fatimah itu adalah kewenangan rumahsakit mengatur penggunaannya

Terkait Masalah Klaim RSUD Embung Fatimah. Ini Penjelasan Kepala BPJS Batam
ISTIMEWA
Kepala BPJS Batam, Tavip Hermansyah 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) memastikan siap membantu permasalahan terkait klaim yang belum dibayarkan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam.

BPJS juga memastikan sejak Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017, sesuai dengan klaim yang ditagihkan tersebut sudah membayar sebesar Rp 42 Miliar dan pembayaran terakhir dilakukan 14 Agustus 2017.

Menurut Kepala BPJS Kota Batam, Tavip Hermansyah, uang yang sudah dibayarkan ke RSUD Embung Fatimah itu adalah kewenangan rumah sakit untuk mengatur penggunaannya, termasuk membayar jasa medis.

Baca: Kecelakaan, Peserta BPJS TK di Tanjungbatu Tak Perlu ke Karimun. Bisa Datang ke Klinik Ini

Baca: Silakan Lapor Jika Temukan Gratifikasi di BPJSTK Batam Sekupang

Terkait dana yang sudah dibayarkan sejak setahun lalu tersebut apabila belum dibagikan jasa medisnya dan dibayarkan untuk kepentingan apa saja maka merupakan kewenangan rumah sakit untuk memberikan penjelasan.

Selain itu, pihak BPJS mengaku saat ini masih menunggu klaim dari RSUD.

"Bila masih ada yang belum ditagihkan, untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku terrmasuk klaim Rp 20 miliar yang sampai saat ini belum mereka terima pengajuan berkas klaimnya," katanya.

Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan siap membantu sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 38 ayat (1) poin c Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa BPJS Kesehatan serta berkewajiban membayar klaim setelah 15 hari dokumen klaim diajukan secara lengkap.

Namun jika terlambat maka BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada fasilitas kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

Selain itu dengan memperhatikan ketentuan dan fakta diatas BPJS Kesehatan telah melaksanakan kewajiban khususnya terhadap pembayaran klaim yang sudah masuk dan lengkap.(*)

Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved