Perda Halal Batam

UMKM Batam Wajib Urus Sertifikat Halal dan Higienis, Pemko Tanggung Biayanya?

UMKM Batam Wajib Urus Sertifikat Halal dan Higienis, Pemko Tanggung Biayanya?

UMKM Batam Wajib Urus Sertifikat Halal dan Higienis, Pemko Tanggung Biayanya?
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Ilustrasi. Anggota DPRD Kota Batam mendengarkan pandangan sejumlah fraksi terkait rancangan perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2015 saat sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (17/9/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis, akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi perda, dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Kamis (24/8/2017).

Baca: BREAKINGNEWS: Sudah 5 Hari Dua Gadis Warga Bengkong Tak Pulang, Ini Fotonya!

Baca: Istri Kerja di Malaysia, Pria Batam Ini Hamili Anak dan Adik Iparnya! Begini Modusnya!

Baca: Sejarah Mencatat! Perang Korea Hitungan Jam, Tentara Korut Kocar-kacirkan Tentara Amerika-Korsel!

Baca: BREAKINGNEWS: Sebelum Tewas Minum Racun, Yoga Kirim SMS ke Temannya. Isinya Bikin Merinding!

Baca: Edan! Tak Hanya Data Nasabah Bank, Pelaku Jual Juga Data Pemilik Mobil-Apertemen Mewah! Batam?

Anggota DPRD Batam, Aman mengatakan untuk produk halal, wajib mengurus dua sertifikasi, yakni halal dan higienis. Sedangkan untuk produk tidak halal, cukup mengurus sertifikasi higienis.

Di sini, Pemerintah Kota Batam memiliki kewajiban menyiapkan anggaran untuk program kegiatan berkaitan dengan sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk juga menyiapkan anggaran untuk program pelatihan UMKM dan konsumen.

Dalam ranperda tersebut juga mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai instansi yang menerbitkan sertifikasi halal. Sedangkan untuk sertifikasi produk higienis dikeluarkan Dinas Kesehatan.

"Walaupun peraturan pemerintah terkait Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini belum terbit, namun tidak mengganggu efektivitas sertifikasi produk halal. Karena pengurusannya bisa dilakukan oleh LP POM MUI," kata Aman.

Pengawasan dan koordinasi terhadap penerapan perda pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan tim koordinasi. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur, seperti dari Pemko Batam

Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Agama, Satuan Polisi Pamong Praja, MUI, dan BPPOM.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi, merespon positif dibentuknya perda tersebut. Hal tersebut sebagai komitmen Pemko dan DPRD mewujudkan tanggungjawab dan perlindungan keamanan pangan dengan memperhatikan aspek keagamaan.

"Ini langkah awal kita untuk menumbuhkan pariwisata halal di Kota Batam," kata Rudi. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved