DPRD Bintan Minta Pemkab Rajin Turun ke Bawah, Cek Perizinan IMB Biar Tambah Pendapatan

DPRD Bintan Minta Pemkab Rajin Turun ke Bawah, Cek Perizinan IMB Biar Tambah Pendapatan

DPRD Bintan Minta Pemkab Rajin Turun ke Bawah, Cek Perizinan IMB Biar Tambah Pendapatan
Ilustrasi. Satpol PP Bintan melakukan razia sejumlah roko yang sedang dalam proses pembangunan di lintas barat. Satpol menemukan bangunan yang jaraknya tidak sesuai dengan ketentuan dari jalan serta tidak memiliki IMB 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bintan, yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup (LHK) diminta rajin turun ke lapangan mengecek IMB ruko dan pengembangan perumahan sebelum benar benar mengeluarkan izin pembangunan.

Baca: Inilah Aksi Heroik Ilham, Anak Pesantren Penangkap Rampok Bengkong. Dia Tangkap Sendirian!

Baca: Inilah 5 Perbedaan Bercinta Dengan Pria Yang Disunat dan Tidak Disunat, Nomor 4 Mengejutkan!

Baca: Terungkap! Kisah Tragis Tentara Bayaran di Irak, Korban Tewas Aktor Terkenal Lawan Main Demi Moore!

Baca: Terungkap! Inilah Kebiasaan AS Yang Bikin Indonesia Pilih Beli Jet Tempur Rusia Ketimbang Amerika!

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Bintan Fiven Sumanti. Fiven adalah ketua Komisi III DPRD Bintan dan salah satu anggota Pansus Perda Retrizusi Perizinan Tertentu. Perda tersebut berkaitan banyak dengan izin pembangunan ruko dan rumah.

“Kami minta peran dan fungsi dua dinas, DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup agar sebelum mengeluarkan izin mendirikan bangunan hendaknya benar benar dicek ke lapangan terutama IMB ruko dan pengembang perumahan,”kata Fiven.

Pernyataan Fiven tersebut penting mengingat izin dalam kaitannya pembangunan ruko dan properti hunian rawan diindahkan di lapangan. Pada Kamis, 4 Agustus lalu,

Satpol PP Bintan mendapati dua unit ruko yang sedang kontruksi ternyata tidak mengantongi IMB sama sekali. Petugas langsung merobohkan tiang pancang bangunan dan diminta mengurus IMB dulu dan memenuhi kewajiban lain.

Selain IMB, Ketua Komisi III ini juga meminta, sebelum IMB dikeluarkan, kedua OPD terutama Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan saluran drainase bangunan dan dampak lingkungan di sekitar pembangunan. Jangan sampai pembangunan justru merusak linkungan sekitar.

Perda Retribusi Perizinan tertentu merupakan tindak lanjut dihapusnya restribusi izin gangguan dan retribusi usaha perikanan oleh pemerintah. Dengan dihapusnya dua perda tersebut,

maka daerah termasuk Pemkab Bintan kehilangan sumber pemasukan daerah (PAD) dari sektor izin gangguan dan izin usaha perikanan. Mengantisipasi hal tersebut, Pemkab bersama DPRD Bintan menggenjot PAD melalui retribusi perizinan tertentu. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help