TribunBatam/

Rhoma Irama Terganjal Jadi Presiden, Partai Idaman Minta Presidential Threshold Tak Langgar UUD 1945

Partai Idaman merasa dirugikan UU tersebut terkait rencana mengusung Ketua Umumnya, Rhoma Irama, sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.

Rhoma Irama Terganjal Jadi Presiden, Partai Idaman Minta Presidential Threshold Tak Langgar UUD 1945
KOMPAS.COM
Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) Rhoma Irama saat mengajukan gugatan uji materi UU Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada, Rabu (9/8/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada undang-undang pemilu dianggap berpotensi merugikan partai-partai baru, khususnya bagi Partai Idaman.

Partai Idaman merasa dirugikan UU tersebut terkait rencana mengusung Ketua Umumnya, Rhoma Irama, sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Partai Idaman Heriyanto dalam sidang perbaikan permohonan uji materi yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2017).

“Presidential threshold sudah membuat ketidakadilan bagi parpol baru, khususnya bagi Pak Haji Rhoma Irama yang sudah diputuskan dalam rapat pleno (Partai Idaman) sebagai calon presiden dari Partai Idaman,” kata Heriyanto dalam sidang yang dipimpin oleh wakil ketua MK, Anwar Usman.

Heriyanto mengatakan, ambang atas pencalonan presiden merupakan pilihan hukum bagi pembuat undang-undang, yakni Pemerintah dan DPR.

Namun, sedianya pilihan itu tidak boleh bertentangan dengan asas moralitas dan rasionalitas dari UUD 1945.

Hal ini sebagaimana disampaikan hakim konstitusi, Maria Farida Indrati dalam putusan nomor perkara 14/PUU-XI/2013.

“Dalam putusan 14/PUU-XI/2013 di situ menyebutkan, hakim MK Prof. Maria Farida mengatakan, ada dua pilihan terkait open legal policy, yaitu menghapus presidential threshold atau mempertahankan presidenstial threshold. Catatan dari putusan MK tersebut adalah presidential threshold tidak boleh melanggar moralitas dan rasionalitas UUD 1945,” kata Heriyanto.

Menurut Heriyanto, dalam konteks negara Indonesia, pembicaraan moralitas mengacu pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

Di dalam Pancasila disebutkan bahwa keadilan merupakan milik bangsa atau seluruh rakyat Indonesia.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help