TribunBatam/

Sejumlah OPD Karimun Terkesan Pasrah, Defisit Masih Hantui APBD Perubahan

Sejumlah OPD Karimun Terkesan Pasrah, Defisit Masih Hantui APBD Perubahan

Sejumlah OPD Karimun Terkesan Pasrah, Defisit Masih Hantui APBD Perubahan
tribunbatam/rachta yahya
Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Ketua I DPRD Karimun Azmi menandatangani berita acara pengesahan APBD Perubahan Karimun 2017 disaksikan Wabup Anwar Hasyim dan Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis, Selasa (12/9/2017) sore 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN-APBD Perubahan Karimun tahun anggaran 2017 akhirnya disahkan DPRD Karimun sebesar Rp 1.334.087.222.093,95. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna terbuka, Selasa (12/9/2017) sore.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Karimun yakni Rasno mengatakan APBD Perubahan Karimun 2017 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 1.197.527.195.016,47 atau mengalami kenaikan sebesar 3,15 persen dibandingkan APBD murni 2017 sebesar Rp 1.160.916.573.901,00.

Baca: Waspadalah! Beginilah 9 Ciri Orang Berwatak Serigala Berbulu Domba, Nomor 4 Paling Berbahaya!

Baca: Mengejutkan! Habis Malam Pertama Suami Cuci Piring, Begini Komentar Laudya Chintya Bella!

Baca: Heboh Gosip Teuku Wisnu Poligami, Shireen Sungkar Berikan Jawaban Mengejutkan Ini

Pendapatan daerah tersebut ditargetkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 372.324.191.060,00, dana perimbangan sekitar Rp 727.696.415.016,00 dan pendapatan sah daerah lainnya yang ditargetkan sebesar Rp 97.506.588.940,47.

Khusus PAD, Fraksi PDIP Plus menilai belum mampu menutupi besaran belanja tak langsung daerah sebesar Rp 492.302.829.921,95. Untuk itu diminta pihak eksekutif agar dapat membuat standarisasi pendapatan asli daerah ke depannya dengan berpatokan pada besaran anggaran belanja tak langsung daerah tersebut.

"Apalagi PAD adalah cerminan kemandirian dan perkembangan ekonomi daerah," ujar Rasno menyampaikan pandangan akhir fraksi PDIP Plus tersebut.

Defisit anggaran sebesar Rp 136.560.027.077,48 rencananya akan ditutupi dengan sisa penggunaan anggaran atau Silpa tahun 2016 hasil audit keuangan oleh BPK.

Seperti diketahui defisit anggaran terjadi setelah anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.334.087.222.093,95 lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan daerah yakni sebesar Rp 1.197.527.195.016,47.

Imbas defisit tersebut, Pemkab Karimun terpaksa harus menunda suntikan modal tambahan ke Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun.

Kenaikkan juga terjadi pada target anggaran belanja daerah yakni sebesar Rp 1.334.087.222.093,95 atau sekitar 5,77 persen dibandingkan APBD murni 2017 lalu yakni sebesar Rp 1.261.307.054.442,00.

Sektor pembiayaan pada APBD Perubahan 2017 ditargetkan sebesar Rp 136.560.027.077,47 dari Silpa 2016 hasil audit BPK.

"Pada rapat lanjutan pembahasan APBD Perubahan 2017 ini juga didapati sejumlah OPD yang terkesan pasrah atas kemampuan mereka dalam penyerapan anggaran belanja pada APBD 2017," ujar Rasno.

Namun begitu, Rasno tidak menyebutkan secara detil OPD yang dimaksud. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help