TribunBatam/

Bendahara Kadinsos Karimun Sedang di China, Ini Kata Kasat Reskrim Karimun

bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang mengetahui seluruh proses keuangan terkait kasus dugaan korupsi Indra Gunawan berada di luar negeri

Bendahara Kadinsos Karimun Sedang di China, Ini Kata Kasat Reskrim Karimun
Satreskrim Polres Karimun melakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi mantan Kadinsos Kabupaten Karimun, Indra Gunawan. 

Laporan Tribunnews Batam, Elhadif Putra

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Kasat Reskrim Polres Karimun masih menunggu penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) terkait kerugian negara dalam kasus kosupri yang menyeret nama mantan Kadinsos karimun Indra Gunawan.

"Estimasi kerugian negara dari kita sudah ada., tapi kita kan perlu menunggu hasil penghitungan dari BPKP," kata Lulik, Kamis (14/9/2017).

Sementara itu, bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang mengetahui seluruh proses keuangan terkait kasus dugaan korupsi Indra Gunawan diketahui berada di luar negeri.

Informasi terakhir yang diperoleh adalah Ia berada di China.

Baca: Kuasa Hukum Indra Gunawan Merasa Dihalang-halangi Kadinsos Karimun saat Minta Data

Baca: Kadispenda Isdianto Bikin Heboh. Angkat Sekretaris Dispenda Menggantikan Jabatannya

Baca: Benarkah 12 Ton Obat yang Diamankan Polsek Bintan Timur di Kijang adalah Jenis Flaka?

Terkait hal ini Lulik menyebutkan pihaknya sudah mengetahui informasi tersebut dan saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Imigrasi.

"Informasi yang kita peroleh bendahara sedang berada di luar negeri. Kita tengah berokoordinasi dengan pihak imigrasi," ujarnya.

Ditambahkannya, untuk penyitaan barang bukti dalam kasus ini yang berupa mobil HRV dan BPKB telah berdasarkan keputusan dari pengadilan.

"Iya ada. Penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan," ucap Lulik. 

Sebelumnya, kuasa hukum Indra Gunawan yang menjadi tersangka dalam kasus ini, Beni Zairalatha dan Alfi Ramadania, merasa adanya indikasi kriminalisasi terhadap kliennya.

Kedua pengacara dari kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice Law firm Batam tersebut menyebutkan, seharusnya ada pihak lain yang bertanggung jawab terkait aliran dana tersebut.

"Harusnya periksa bendahara yang memang mengetahui dana-dana tersebut. Periksa juga PPTK-nya. Karena SPDP fiktif maka proses juga siapa yang mengeluarkan surat-suratnya. Yang namanya korupsi kan bukan independensi. Kita juga menyayangkan polisi belum menangkap bendaharanya," kata Beni.

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help