TribunBatam/

Sri Mulyani : Kalau Raih Opini WTP Harusnya Tak Ada OTT

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini WTP.

Sri Mulyani : Kalau Raih Opini WTP Harusnya Tak Ada OTT
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

Namun, ia mengingatkan bahwa memperoleh opini WTP bukan berarti akhir dari pengelolaan keuangan yang baik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menyatakan, perolehan opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi.

Ia pun menyatakan bahwa jangan sampai ada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang paling memalukan dan kelihatan adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan). Jangan WTP, tapi OTT," kata Sri di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Apabila laporan keuangan sudah memperoleh opini WTP, seharusnya tidak ada OTT. Sri pun mengungkapkan, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus mewaspadai beragam modus korupsi di dalam tubuh lembaga.

Baca: Kehabisan Obat hingga Jemaah Haji Hilang. Ini Dia Ujian Panitia Haji Kloter 6 Batam

Baca: Tiap Hari Mati Lampu, Ini 7 Alasan Bright PLN Batam Terkait Pemadaman Bergilir

Baca: Pemadaman Listrik Tak Akan Sentuh Sektor Industri. Simak Alasan PLN Batam

Menurut Sri, ada praktik korupsi yang dilakukan dengan modus konflik kepentingan, hingga yang benar-benar merampok uang negara.

Oleh karena itu, ia berharap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dapat berupaya semaksimal mungkin agar praktik korupsi tidak terjadi.

"Walau sudah mencapai WTP, saya tetap berharap kita semua menunjukkan komitmen pengelolaan uang negara yang akuntabel," ungkap Sri.

Menurut dia, akuntabilitas dan transparansi difokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya, kedua hal itu bukan dilihat dari proses dalam menaati peraturan, namun tujuan untuk mencapai kesejahteraan. (*)

*Berita ini juga tayang di Kompas.com dengan judul : Sri Mulyani: Jangan WTP Kemudian OTT

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help