TribunBatam/

Mendagri: Banyak OTT, Kepala Daerah Harus Hati-hati. Kita Tak Tahu Siapa Kawan, Siapa Lawan

Area rawan korupsi tersebut, lanjutnya, mulai dari perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa

Mendagri: Banyak OTT, Kepala Daerah Harus Hati-hati. Kita Tak Tahu Siapa Kawan, Siapa Lawan
KOMPAS.com / Mei Leandha
Mendagri Tjahjo Kumolo memaparkan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, Sabtu (16/9/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah, khususnya di Sumatera Utara, agar mewaspadai area rawan korupsi supaya tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Rabu (13/9/2017).

“Pahamilah area yang rawan korupsi. Bapak Presiden juga selalu mengingatkan ini karena banyak sekali jebakan, kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, kepala daerah hati-hati,” kata Tjahjo di Medan, Sabtu (16/9/2017).

Area rawan korupsi tersebut, lanjutnya, mulai dari perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan.

“Untuk masalah belanja barang dan jasa, 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan pemerintah di badingkan swasta,” ungkapnya.

Pada perencanaan anggaran, banyak ditemukan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum sesuai ketentuan.

“Hasil evaluasi Mendagri atas RAPBD belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani,” ucap Tjahjo.

Selain itu, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan. Tahapan penyusunan APBD dan PAPBD yang tidak tepat waktu. Proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan.

Halaman
12
Editor: nandarson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help