KEPRI REGION

DPRD Kepri Dukung Pungutan SPP. Dr Yusrizal : Siswa Tak Mampu Tetap Gratis Kok!

Pemberlakuan SPP siswa tingkat SMA, SMK dan SLB Negeri se-Kepri mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Kepri yang membidangi pendidikan.

DPRD Kepri Dukung Pungutan SPP. Dr Yusrizal : Siswa Tak Mampu Tetap Gratis Kok!
tribunnews batam
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemberlakuan sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) di SMA, SMK dan SLB Negeri se-Kepri mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Kepri yang membidangi pendidikan.

Anggota Komisi IV, dr Yusrizal mengatakan, sebelum SMA, SMK dan SLB Negeri diambil alih oleh Pemprov Kepri, Pemko Batam pernah menggratiskan SPP tersebut pada 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, SPP tersebut masih diberlakukan di sekolah-sekolah tingkat SLTA di Batam.

Bahkan jumlahnya lebih besar dari besaran SPP yang diberlakukan oleh Pemprov Kepri saat ini. Sepengatahuan Jusrizal, nilai SPP yang pernah diberlakukan Pemko Batam kala itu bsekitar Rp 250.000.

"Pemprov Kepri ambil alih pada 2017. Pemberlakuan SPP itu dimulai pada tahun ajaran baru. Saya kira, besarannya pun tidak besar, hanya Rp 150.000 saja," ungkap Yusrizal kepada Tribun, Senin (18/9/2017) malam.

Dia menegaskan lagi, SPP ini tidak wajib berlaku untuk semua siswa tetapi hanya dikhususkan bagi orangtua atau wali siswa yang mampu dalam kahidupan ekonomi.

Baca: TERUNGKAP! Ternyata Ini Alasan Pemprov Kepri Memberlakukan Pungutan SPP

Baca: Langsung Masuk Rekening Sekolah, Komite Sekolah Dilarang Pungut Uang SPP

Baca: Sekolah Tak Boleh Pungut SPP Siswa Tak Mampu. Ini Ancaman Disdik Kepri Jika Dilanggar

Bagi orangtua atau wali siswa yang berkeberatan atas pemberlakuan SPP ini diharapkan untuk mengurus surat keterangan miskin atau tidak mampu.

"SPP ini tidak dipaksakan kepada seluruh orangtua atau wali siswa. Bagi orangtua atau wali siswa yang tak sanggup, digratiskan kok. Tetapi mereka tentu harus urus surat tidak mampu," ungkap Jusrizal.

Menurut Jusrizal, pihak sekolah agak kesulitan memungut dana lain sebab kebijakan tersebut akan dinilai sebagai pemungutan liar.

Padahal pemerintah sendiri belum mampu menanggung sepenuhnya beban pendidikan. Karena itu, pemerintah mengharapkan peran aktif dari masyarakat untuk mendukung proses pendidikan.

"Kita berharap supaya beban pendidikan ini jangan hanya menjadi tangung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Dana pembangunan gedung sudah dialokasikan di APBD. Tetapi dana untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani di sekolah, itu harus dibantu oleh orangtua atau wali siswa," kata kader Hanura tersebut. (*)

Tags
SPP
sekolah
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved