Tak Ada Titik Temu Upah Sundulan, Pekerja Bintan Lagoon Kembali Mogok

Pekerja Bintan Lagoon Resort (BLR), hotel bintang lima di kawasan Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, kembali menggelar aksi mogok kerja, Jumat (22/9/2017)

Tak Ada Titik Temu Upah Sundulan, Pekerja Bintan Lagoon Kembali Mogok
Para pekerja Bintan lagoon Resort menggelar aksi mogok di depan gerbang BLR lagoi, Bintan, Jumat (22/9/2017). 

Laporan Aminuddin, Bintan

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Pekerja Bintan Lagoon Resort (BLR), hotel bintang lima di kawasan Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, kembali menggelar aksi mogok kerja, Jumat (22/9/2017).

Aksi mogok kerja berlangsung di pintu masuk kawasan BLR.

Mogok kerja ini masih rangkaian aksi PHK sepihak yang dilakukan manajemen terhadap puluhan pekerjanya, bebeberapa waktu lalu. 

Aksi mogok ini dikawal puluhan polisi dan Satpol PP Bintan. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Bintan Hasfarizal Handra tampak berada di lokasi para pekerja BLR menggelar aksi mogok kerja.

Ketua SPSI Reformasi Darsono yang mewakili pekerja mengatakan, aksi mogok dilakukan karena ada tidak ada titik temu atau kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja terkait upah sundulan atau skala upah. 

"Di situ sudah disepakati kenaikan upah berkala pekerja dilaksanakan setiap Januari setelah turunnya keputusan UMK 2017. Namun teknisnya, nilai upah 2016 dengan tahun sekarang tidak sebanding," katanya.

Begitu UMK 2016 Rp 2,6 juta, lalu UMK 2017 jadi Rp 2,8 juta, ada beda Rp 200 ribu.

Maka Rp 200 ribu inilah yang harus dibayarkan kepada pekerja yang sudah bekerja di atas setahun inilah yang disepakati di dalam PKB pasal 25.

Ternyata, dari 2016 ke 2017, upah sundulan yang sudah disepakati kedua belah pihak tidak dijalankan manajemen BLR.

Sarikat sudah mencoba secara persuasif mengajukan secara tertulis secara baik baik tapi tidal direspon pihak manajemen. "Surat kami nggak pernah dibalas," kata Darsono.

Pada 18 September lalu, sarikat dan pekerja sudah mengupayakan bertemu manajemen BLR, tapi gagal. Alasannya, HRD menolak sarikat yang menangani masalah pekerja.

"Saya sudah paham masalahnya. Saya sudah minta kepada kawan kawan pekerja untuk segera membuat laporan ke kami. Insya Allah paling lambat hari Senin atau Selasa kami akan panggil pihak manajemen dan pekerja untuk runding di kantor," kata Hasfarizal. 

Kadis berharap, perundingan nanti memberikan hasil terbaik kedua belah pihak.

Penulis: Aminnudin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help