Kemenkeu Meradang! Salinan Surat Menteri Sri Mulyani Bahas Proyek Ini Bocor

Bocornya salinan surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN membuat Kementerian Keuangan meradang.

Kemenkeu Meradang! Salinan Surat Menteri Sri Mulyani Bahas Proyek Ini Bocor
KOMPAS.com/YOGA SUKMANA
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bocornya salinan surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN membuat Kementerian Keuangan meradang.

Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan beredarnya surat internal pemerintah tersebut.

"Pembocoran dan beredarnya surat tersebut merupakan tindakan melanggar peraturan dan disiplin administrasi negara dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," jelas Nufransa dalam rilis yang diterima Kontan.co.id.

Terkait hal tersebut, Kemkeu juga akan melakukan langkah pengusutan pembocoran surat tersebut untuk menegakkan disiplin tata kelola pemerintahan, agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali pada masa yang akan datang.

Kemudian, ada beberapa catatan penting lain yang disampaikan Kemkeu melalui keterangan resminya. Pertama, sesuai UU Keuangan Negara, Kemkeu berkewajiban mengelola keuangan negara dan APBN (fiskal) secara hati-hati dan berkelanjutan, termasuk melakukan pengawasan dan penilaian potensi risiko fiskal yang berasal dari berbagai sumber kegiatan publik.

Kedua, kementerian dan badan usaha yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan potensi risiko keuangan negara dan risiko fiskal, diminta untuk selalu melakukan pengawasan risiko dan melakukan langkah-langkah pengelolan dan pencegahan risiko fiskal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Kementerian dan Lembaga (Badan Usaha).

Baca: Berminat Beli iPhone Terbaru? Simak 8 Tips Penting Ini Sebelum Membeli

Baca: TERUNGKAP! Ini Penyebab Warga Meninggal saat Pegangan Tiang Listrik di Tepi Jalan

Baca: Sudah Berusia 70 Tahun, Tapi Riasan Nenek Sani Saat Menikah Panen Pujian

Ketiga, program pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas nasional yang penting untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, penugasan dan kebijakan Pemerintah kepada Kementerian dan Lembaga serta Badan Usaha harus dapat dilaksanakan secara baik dan terjaga dari seluruh aspek: teknis, keuangan, dan pengelolaan dampak lingkungan maupun sosial.

"Pelaksanaan penugasan harus dengan tetap menjaga tata kelola yang baik, dan perbaikan efisiensi operasi dan pengelolan keuangan perusahaan secara hati-hati dan profesional. Dengan demikian manfaat pembangunan infrastruktur dapat dinikmati oleh masyarakat dan ekonomi secara luas, sedangkan risiko keuangan tetap terjaga dengan bijaksana dan operasi badan usaha tetap terjaga sehat dan berkelanjutan," tutup Nufransa.

Sementara mengenai surat yang bocor tersebut, Ani - panggilan Sri Mulyani- dalam surat tertanggal 19 September 2017 menyebut, perlu ada penyesuaian target program 35.GW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi. Keuangan perusahaan setrum negara itu terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi.

Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain. (*)

*Berita ini juga tayang di Kontan.co.id dengan judul : Surat Sri Mulyani bocor, Kemkeu meradang

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help