Sebelum Terlambat, Lakukan Ini Agar Terhindar Sanksi Hukum Pajak

Ditjen Pajak menyiapkan denda 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran.

Sebelum Terlambat, Lakukan Ini Agar Terhindar Sanksi  Hukum Pajak
pixabay
Ilustrasi pajak online 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak pada 22 September 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dua peraturan ini merupakan langkah pemerintah untuk menegakkan hukum pascaprogram amnesti pajak. Namun, masih ada jalan menuju Roma. Bila Anda belum patuh, Anda masih bisa lakukan ini sebelum terlambat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan, bagi Anda yang masih memiliki harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan atau Surat Pernyataan dalam program amnesti pajak, Anda dapat melakukan pembetulan SPT PPh Tahunan.

Pembetulan SPT PPh Tahunan ini berarti Anda melaporkan harta dan penghasilan serta pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pembetulan SPT Tahunan berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU KUP. Tentu ada sanksi apabila dalam pembetulan SPT Tahunan tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak,” ujarnya.

Hestu mengatakan, sanksi tersebut besarnya 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. 

Baca: Masih Gusar! Donald Trump Ejek Medali Jenderal Korea Utara Lewat Twitter

Baca: Siapkan e-Policing, Polisi Bakal Tilang Pelanggar Berdasarkan Laporan Warga

Baca: Tamu Undangan Sempat Curiga Rahmat Yani Perempuan Tapi Takut Bilang ke Syarifah

“Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2011, besarnya sanksi dapat dikurangi menjadi paling banyak 2% × 24 bulan atau maksimal 48%,” jelasnya.

Halaman
12
Tags
pajak
hukum
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved