BATAM TERKINI

Kini Agunkan Rumah ke Bank Tak Cukup Izin Istri. Harus Lampirkan Izin dari BP Batam

Pasal 30 Perka Nomor 10 Tahun 2017 menyebutkan BP Batam merasa harus memberikan persetujuan karena rumah dan bangunan berdiri di lahan milik mereka.

Kini Agunkan Rumah ke Bank Tak Cukup Izin Istri. Harus Lampirkan Izin dari BP Batam
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Isi Perka BP (Badan Pengusahaan) Batam nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan terus saja membuat kaget para pengusaha.

Tak hanya soal kewajiban menyetorkan uang jaminan pembangunan proyek yang nilainya tidak sedikit, hal lain yang memicu protes para pengusaha dan investor adalah adanya kewajiban meminta persetujuan BP Batam untuk mengagunkan lahan dan rumah ke Bank.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 30 dalam Perka BP (Badan Pengusahaan) Batam nomor 10 Tahun 2017. Pasal tersebut menyebutkan, BP Batam merasa harus memberikan persetujuan karena rumah dan bangunan berdiri di lahan milik mereka.

“Jadi kalau dulu hanya cukup izin dari istri, tapi sekarang selain istri, BP Batam juga harus ikut memberi persetujuan,” ujar Cahya.

Menurut dia, Perka Nomor 10 itu juga sangat bertolak belakang dengan semangat Perpres Nomor 19 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 22 September 2017. Harus diakui, semua pengusaha membutuhkan dana bank untuk mengembangkan usaha mereka.

Baca: Proyek tak Selesai Sesuai Deadline, Uang Jaminan Milik BP Batam. Cahya: Apa Tak Keterlaluan?

Baca: Pengusaha Resah, Bangun Lahan Wajib Setor Jaminan. Nilainya Bisa Triliunan Rupiah!

Baca: Tertahan 7 Jam, Ini Detik-detik Kekesalan Penumpang Lion Air hingga Tonjok Kaca Loket

Menurut dia, di satu sisi BP Batam masih mengeluarkan peraturan-peraturan yang memberatkan dunia usaha, namun di sisi lain, mereka tidak konsen menyelesaikan persoalan banyaknya rumah liar yang menguasai lahan.

“BP Batam tidak pernah konsen untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Malah asyik mengeluarkan perka aneh-aneh. Apakah ini tidak membuat Batam semakin terpuruk,” tegasnya.

Sementara Ketua Pengwil Kepri Ikatan Notaris Indonesia (INI), Syaifudin mengatakan aturan yang mengharuskan adanya izin BP Batam saat rumah diagunkan ke bank bisa dimaklumi karena itu peraturan pemerintah.

"Cuma jangan birokrasinya yang mempersulit para investor dalam meminta izin atau rekomendasi ke bank," ujar dia.

Syaifudin mengatakan saat suatu perka dibuat tentu ada tujuannya. Kalau BP Batam ingin menerapkan perka tersebut tidak masalah. Namun, jangan mempersulit dalam pengurusan, baik investor atau perbankan.

"Peraturan silakan, tapi kalau membuat sulit stakeholder atau membebani ya jangan," katanya. (ath/egw)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help