BATAM TERKINI

Pengusaha Resah, Bangun Lahan Wajib Setor Jaminan. Nilainya Bisa Triliunan Rupiah!

Pengusaha dan investor di Batam kembali resah. Saat kondisi ekonomiterpuruk, mereka harus berhadapan dengan peraturan yang dinilai kontroversial.

Pengusaha Resah, Bangun Lahan Wajib Setor Jaminan. Nilainya Bisa Triliunan Rupiah!
KONTAN
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pengusaha dan investor di Batam kembali merasa resah. Saat kondisi ekonomi Batam terpuruk, mereka harus berhadapan dengan peraturan yang dinilai kontroversial.

Peraturan yang dinilai kontroversial yakni Perka BP (Badan Pengusahaan) Batam nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan. Perka yang ditetapkan pada 6 Juni 2017 itu baru diketahui umum pada Kamis (28/9/2017).

“Kami baru tahu Kamis. Perka itu menimbulkan kekhawatiran baru dan sangat meresahkan kalangan pengusaha maupun calon investor,” ujar Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kepri Cahya, Minggu (1/10/2017).

Poin yang mendapat sorotan yakni Pasal 20. Isinya, pengguna lahan diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 10 persen dari total nilai pembangunan.

Artinya jika calon investor mengestimasi total proyek Rp 2 triliun, maka investor harus menyetor uang jaminan Rp 200 miliar ke BP Batam.

Baca: Tertahan 7 Jam, Ini Detik-detik Kekesalan Penumpang Lion Air hingga Tonjok Kaca Loket

Baca: Sejumlah Penumpang Ngamuk Karena Pesawat Delay, Ini Jawaban Lion Air

Baca: DPRD Usul Biaya Sekali Rapat Untuk Pimpinan Rp 3 Juta, Begini Komentar Djarot

Dia menegaskan, dengan adanya aturan itu pengusaha dan investor akan sulit membangun Batam. Ia pun merasa heran BP Batam sampai saat ini masih saja menerbitkan peraturan-peraturan yang semangatnya sangat bertolak dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong pemangkasan birokrasi dan mempermudah perizinan serta investasi.

“Lahan-lahan kami, rumah-rumah kami adalah aset-aset kami. Kami juga sudah menginvestasi banyak dana untuk mematangkan lahan untuk membangun rumah kami. Jika sekarang semua tanah kami dianggap sewa dari BP Batam, maka semua kegiatan kami harus mendapatkan persetujuan dari mereka dulu. Lantas BP Batam memakai indikator apa untuk memberi persetujuan? Pakai suka tidak suka, atau apa ? Kami semakin bingung dibuatnya. Dan jelas, ini sangat meresahkan. Kami yang pengusaha lokal saja resah, apalagi investor, ngacir dulu pastinya,” tegas Cahya.

Cahya mengungkapkan, kewajiban menyetor uang jaminan 10 persen akan menghasilkan nilai yang sangat besar. Bahkan nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. “Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dana itu?” kata Cahya. (ath/egw)

Tags
lahan
Batam
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help