Headline Tribun Batam

MK Tolak Kewenangan Kemendagri Cabut Perda. Apa Kata Presiden dan Mendagri?

Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri

MK Tolak Kewenangan Kemendagri Cabut Perda. Apa Kata Presiden dan Mendagri?
TRIBUNBATAM
Tribun Batam edisi Minggu, 8 Oktober 2017 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MK memutuskan bahwa frasa "Perda provinsi" yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dengan adanya putusan MK ini, maka Mendagri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi.

Baca: Panglima TNI Sebut Presiden Sedang Bingung Gara-gara Keputusan MK Soal Ini

Baca: Tabrak Pohon di Jalan RH Fisabilillah Tanjungpinang. Bagian Depan Mobil CR-V Ini Hancur

Baca: Pria yang Ditemukan Meninggal di Hotel Bali Sabtu Malam, Ternyata Memiliki 8 Anak di Aceh

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Dalam putusan itu MK menyatakan pula, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, menyatakan menghormati putusan MM tersebut.

Halaman
12
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved