Headline Tribun Batam

Panglima TNI Sebut Presiden Sedang Bingung Gara-gara Keputusan MK Soal Ini

"Akhirnya bingung sekarang. Pak Jokowi ngomong sama saya, dikurangi sama MK, nggak boleh (membatalkan Perda)," ujar Gatot

Panglima TNI Sebut Presiden Sedang Bingung Gara-gara Keputusan MK Soal Ini
Humas Pemprov Kepri
Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo lesehan dengan ribuan prajurit yang ikut latihan gabungan PPRC TNI di Tanjungdatuk, Natuna 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan.

Dia mengungkapkan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang bingung. Sebab, banyak aturan yang tak bisa dipangkas karena kewenangannya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang presidennya bingung. Banyak sekali peraturan. Begitu Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) memangkas 3.000 aturan, MK bilang nggak boleh. Bingung," kata Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat malam (6/10) kemarin.

Alhasil, lanjut dia, Jokowi pun mengeluh. Alasannya, tak lain karena kewenangan Mendagri memangkas peraturan daerah (Perda) provinsi dibatalkan MK.

Baca: VIDEO. Politisi Golkar dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwardono Resmi Tersangka

Baca: Pria yang Ditemukan Meninggal di Hotel Bali Sabtu Malam, Ternyata Memiliki 8 Anak di Aceh

Baca: Heboh Ancaman Mogok 15 Klub Liga 1. Kenapa Persib Bandung Tidak Ikut? Ini Alasannya

"Akhirnya bingung sekarang. Pak Jokowi ngomong sama saya, dikurangi sama MK, nggak boleh (membatalkan Perda)," ujar Gatot.

Meski mengatakan pemerintah sedang kesusahan untuk memangkas banyak aturan, Gatot juga mengungkapkan kisahnya saat bertanya ke mahasiswa.

"Saya ceramah di kampus. Saya tanya, kalau suatu saat kamu punya negara, negaranya ekuator, kemudian dalam kondisi krisis, penduduknya bakal kelaparan, melihat Indonesia, apa yang akan dilakukan?" tanya Gatot.

"Mahasiswanya cerdik, saya (mahasiswa) beli undang undang (UU) pak. Caranya? Kitab UU kan bisa kita beli. Mahasiswa yang bilang seperti itu," kata Gatot.

Sebelumnya, MK memang memutuskan bahwa frasa "Perda provinsi" yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri. (*)

Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help