TribunBatam/

Ada Apa Dengan Kepri? Ombudsman Blak-blakan Keluhan Pelayanan Publik Meningkat: Ini Detailnya!

Ada Apa Dengan Kepri? Ombudsman Blak-blakan Keluhan Pelayanan Publik Meningkat: Ini Detailnya!

Ada Apa Dengan Kepri? Ombudsman Blak-blakan Keluhan Pelayanan Publik Meningkat: Ini Detailnya!
Tribun/Septyan Mulia Rohman.
Kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Yusron Roni saat memberikan sosialisasi di Tarempa Rabu (11/10/2017). Jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman cenderung meningkat dibanding tahun 2016. Meski cenderung meningkat , belum ada laporan ‎dari Anambas ke Ombudsman terkait pelayanan publik 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau menyebut belum ada laporan terkait pelayanan publik dari Anambas.

Meski demikian, potensi keluhan masyarakat akan pelayanan publik di Anambas diakuinya banyak ditemukan. "Dari Anambas belum, namun potensi itu ada, bahkan bisa dibilang banyak.

Seperti pelayanan publik di pelabuhan bagi kaum difabel," ujar Yusron Ron, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau Rabu (11/10/2017).

Baca: Ikut Berbelasungkawa! Kabar Duka Datang dari Sule. IG-nya Banjir Ucapan Duka, Ini Detailnya!

Baca: Heboh! Kabarnya Nikah Siri dengan Tukul Arwana, Mengejutkan Kabar Meggie Diaz-Tukul Sekarang!

Baca: Menyayat Hati! Putus Sekolah demi Rawat Ibu Sakit Kanker! Rizky: Saya Rindu Sekolah Pak Jokowi!

Baca: Terungkap! Inilah Prajurit Cakra Penyelamat Polisi Sukitman di Lubang Buaya. Kisahnya Menegangkan!

Baca: Terungkap! Dulu Pak Harto Suka Blusukan, Penyamaran Fenomenalnya Bikin Pejabat Kalang Kabut!

Ditemui usai melakukan sosialisasi Ombudsman di salahsatu salahsatu aula ‎di Tarempa, meski belum mendapat laporan terkait pelayanan publik dari Anambas, namun laporan terkait pelayanan publik dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri cenderung mengalami peningkatan.

Hingga bulan Oktober 2017 ini, jumlah laporan yang masuk ke lembaga Negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini mencapai 140 laporan. Minimnya akses internet pun, diakuinya menjadi salahsatu sebab minimnya laporan terkait pelayanan publik ke Ombudsman.

"Kalau tahun kemarin, jumlahnya mencapai 140 laporan hingga akhir tahun. Penyebaran (laporan) nya tidak hanya dari Batam. Tetapi sudah mulai dari Tanjung Balai Karimun, dan Bintan. Segmennya pun macam-macam, tidak hanya pungli. Namun juga terkait pelayanan yang terkesan lambat," ungkapnya.

Kerjasama dengan sejumlah pihak baik dari masyarakat, DPRD bahkan inspektorat, diakuinya mutlak diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Upaya untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelayanan publik, coba dilakukan salahsatunya dengan membuka akun what's up messenger di nomor 08117770137 di Ombudsman Kepri.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help