Karut Marut Lahan di Batam

Dikupas di DPRD, Perka BP Batam Tentang Administrasi Lahan Banyak Cacatnya. Apa Saja?

Pro kontra Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan terus berlanjut.

Dikupas di DPRD, Perka BP Batam Tentang Administrasi Lahan Banyak Cacatnya. Apa Saja?
wikipedia
Ilustrasi 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Pro kontra Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan terus berlanjut.

Munculnya keresahan membuat DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat. Rabu (11/10/2017) siang.

Pimpinan DPRD Kota Batam pun mengundang sejumlah asosiasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengetahui secara jelas, bagaimana dampak dari terbitnya Perka BP Batam itu.

Hadir dalam RDP tersebut sejumlah asosiasi seperti DPD REI Khusus Batam, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Persatuan Bank Nasional (Perbanas), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan asosiasi lainnya.

Baca: Beredar Isu Pimpinan BP Batam Dirombak. Hatanto Kabarnya Diganti Sosok Ini

Baca: Benarkah Kabar Pergantian Pimpinan BP Batam Rumor? Ini Kata Anggota Dewan Kawasan

Dari seluruh pihak yang diundang, hampir semuanya sepakat menolak Perka 10/2017 dan meminta ada revisi.

Perka tersebut dinilai memberatkan dan membuat resah serta tidak probisnis. Apalagi di tengah kondisi ekonomi Batam yang saat ini terpuruk.

Dari IPPAT, misalnya. Ketua IPPAT, Yosefina meminta revisi pada pasal yang mengatur persetujuan mendaftarkan hak tanggungan (HT) saat pengguna lahan mengajukan kredit ke bank.

Halaman
1234
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved