TribunBatam/
Home »

News

» Jakarta

Menteri Luhut Persilakan Gubernur DKI Anies Baswedan Jika Ingin Hentikan Reklamasi

Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian. Kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana.

Menteri Luhut Persilakan Gubernur DKI Anies Baswedan Jika Ingin Hentikan Reklamasi
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) saling memberi hormat saat tiba di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (16/10/2017). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Luhut dalam acara "Coffee Morning" dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2017), hanya mengingatkan agar Anies merealisasikan janji kampanyenya itu sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau sesuai aturan, ya, kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian. Kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya, ya, saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya, silakan saja," kata Luhut seperti dikutip Antara.

Menurut Luhut, keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan.

Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D dan G.

Ia juga menjelaskan, pencabutan moratorium itu dilakukan atas surat yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli.

Hal itu setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan persetujuan untuk mencabut semua sanksi pengembang karena telah memenuhi persyaratan.

Luhut menambahkan, keputusannya mencabut moratorium juga sesuai kewenangannya sebagai Menko Maritim.

"Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung all the way ke langit. Saya sebagai Menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," katanya.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dua kali mengajukan permohonan pencabutan moratorium karena kewajiban yang sudah dipenuhi pengembang.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah pusat memutuskan untuk mencabut moratorium karena tidak ada lagi alasan untuk tetap melakukan pemberhentian sementara proyek yang masuk Proyek Strategi Nasional (PSN) itu.

Ridwan juga mengatakan pernah bertemu dan memberikan penjelasan gamblang, termasuk pertimbangan teknis, legal dan sosial, kepada salah satu utusan Sandiaga Uno.

"Jika masih ada yang diperlukan, akan berikan keterangan lebih lanjut, kami siap," katanya.

Berbagai pihak menagih janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Luhut Persilakan Anies-Sandi jika Ingin Hentikan Reklamasi Jakarta

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help