ANAMBAS TERKINI

KIP Kepri Puji PPID Anambas. Irwandy: Contoh Ideal Bojonegoro. Biaya Perjalanan Dinas Diekspose

Informasi yang sudah disampaikan melalui website PPID, perlu dipertahankan dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008

KIP Kepri Puji PPID Anambas. Irwandy: Contoh Ideal Bojonegoro. Biaya Perjalanan Dinas Diekspose
SCREENSHOT/KIP.KEPRIPROV.GO.ID
Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri, Irwandy 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri, Irwandy mengapresiasi pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Informasi yang sudah disampaikan melalui website PPID, perlu dipertahankan dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Anambas cukup bagus. Kami mengapresiasi itu," ujarnya melalui sambungan telepon Senin (23/10/2017). ‎

Baca: BREAKINGNEWS. 5 Pimpinan Baru BP Batam Datang. Disambut dengan Pantun dan Pencak Silat

Baca: Agenda Gubernur Kepri Nurdin Basirun Senin Ini. Pagi-Siang di Batam, Malam di Jakarta

Baca: Duta Besar AS Minta Maaf Atas Insiden Penolakan Panglima TNI ke Amerika. Ini Katanya

Irwandy juga merekomendasikan Kabupaten Bojonegoro sebagai contoh pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Ia menjelaskan, sejumlah informasi dipublikasikan dan terbuka untuk publik termasuk pelaksanaan perjalanan dinas berikut dengan anggaran yang ada.

"Sampai perjalanan dinas mereka ekspos, berapa orang yang berangkat, hingga menghabiskan anggaran berapa banyak, itu mereka ekspos. Besar harapan kami, kabupaten/kota di Kepri dapat mencontoh seperti itu," katanya.

Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri  kini tengah memberikan penilaian kepada badan publik dalam mengimplementasikan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak hanya Pemerintah Kota/kabupaten saja, penilaian juga dilakukan terhadap instansi vertikal dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik itu.

"Seperti kejaksaan, Kejati misalnya, itu juga masuk. Kami ingin melihat sejauh mana badan publik menjalankan amanah Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang ini, tahun 2010 sudah harus dilaksanakan," katanya. (tyn)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Selasa, 24 Oktober 2017

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved