Perusahaan yang Tak Terapkan Skala Upah, Bersiaplah Kena Sanksi Ini

pemerintah bersiap memberi sanksi pengusaha yang belum menerapkan aturan struktur dan skala upah sesuai amanat PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Perusahaan yang Tak Terapkan Skala Upah, Bersiaplah Kena Sanksi Ini
Istimewa/Johan Fatzry
ilustrasi Upah Buruh 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Mulai hari ini, para pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah, sekaligus mengumumkan ke seluruh pekerjanya. Tapi, hingga kini banyak pengusaha yang belum siap menerapkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Alhasil, pemerintah bersiap memberi sanksi pengusaha yang belum menerapkan aturan struktur dan skala upah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Andriani mengatakan Kemnaker tengah mendata perusahaan, baik yang sudah maupun yang belum menerapkan aturan ini. "Saat ini masih dalam proses," ujar dia, akhir pekan lalu.

Karenanya, Andriani belum bisa memastikan berapa banyak perusahaan yang sudah menerapkan aturan ini. Yang pasti, kata dia, pemerintah tetap akan memberi sanksi bagi perusahaan yang belum menyusun struktur dan skala upah hingga 23 Oktober 2017.

Baca: BREAKINGNEWS. Mobil Terobos Pagar dan Terbalik di Halaman Rumah Warga di Tanjungpinang

Baca: BREAKINGNEWS. 5 Pimpinan Baru BP Batam Datang. Disambut dengan Pantun dan Pencak Silat

Baca: Sulit Untuk Menabung? Kamu Bisa Lakukan Cara Ini

Baca: Tak Terima Anaknya Mati Mendadak, Orang Tua Ini Coba Hidupkan Lagi Lewat Ritual Aneh, Endingnya. . .

Baca: Terungkap! Inilah Komentar Horjani di Medsos yang Bikin Soerya Respationo Meradang!

Sanksi yang berlaku sesuai Pasal 59 ayat 1 PP Nomor 78/2015 dan Pasal 12 ayat 1 Permenaker Nomor 1/2017 berupa sanksi administratif.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help