Korupsi Proyek KTP Elektronik

Setya Novanto Menghilang. Jusuf Kalla: Jangan Seperti Itu, Pemimpin Harus Taat Hukum. Harus Siap

Menurut Kalla, tak pantas tindakan seperti itu dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi dari lembaga wakil rakyat tersebut

Setya Novanto Menghilang. Jusuf Kalla: Jangan Seperti Itu, Pemimpin Harus Taat Hukum. Harus Siap
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara GIIAS 2016,di Indonesia Convention Exibition (ICE) BSD City Tangerang, Kamis (11/8/2016). Pameran otomotif international ini akan berlangsung 11-21 Agustus 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal "menghilangnya" Ketua DPR RI Setya Novanto ketika penyidik KPK menyambangi kediamannya pada Rabu (15/11/2017) malam.

Menurut Kalla, tak pantas tindakan seperti itu dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi dari lembaga wakil rakyat tersebut.

"Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu," kata Kalla di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

Seharusnya, kata Kalla, Novanto bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.

Baca: Drama 5 Jam Upaya Penangkapan Setya Novanto Hingga Kamis Dinihari. KPK: Menyerahlah

Baca: Tak Ditemukan di Rumahnya, Kemana Setya Novanto Menghilang?

Meski statusnya baru tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. 

"Tentu harus tetap (taat) kepada jalur hukum bahwa kalau dibutuhkan, ya harus siap. Kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan," kata Kalla.

Kalla menegaskan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Novanto harusnya taat kepada hukum agar dirinya dan partainya dipercaya oleh masyarakat.

"Kepemimpinan harus taat kepada hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan," kata Kalla.

KPK kembali menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Jumat (10/11/2017).

Novanto tak menghadiri tiga kali panggilan KPK sebagai saksi pada kasus yang sama. Salah satu alasannya adalah KPK harus mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI.

Ia juga mangkir panggilan pemeriksaan sebagai tersangka yang sedianya dilaksanakan pada Rabu kemarin.

KPK akhirnya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Novanto. Petugas KPK pada Rabu malam, kemudian mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Namun, petugas KPK tidak menemukan Novanto. Meski demikian, petugas KPK membawa sejumlah barang dari tempat tersebut.(*)

Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved