Populasi Anak Jalanan Terus Turun. Mensos Serukan Gerakan Sosial Untuk Indonesia Bebas Anjal

Melansir data Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial, hingga bulan Agustus 2017 jumlah anak jalanan tersisa sebanyak 16.290

Populasi Anak Jalanan Terus Turun. Mensos Serukan Gerakan Sosial Untuk Indonesia Bebas Anjal
TRIBUN BATAM/DEWI HARYATI
Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa 

TRIBUNBATAM.id, MALANG  - Menteri Sosial Republik Indonesia menyerukan Gerakan Sosial untuk menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan. Saat ini tren populasi anak jalanan di Indonesia terus mengalami penurunan secara signifikan.

Melansir data Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial, hingga bulan Agustus 2017 jumlah anak jalanan tersisa sebanyak 16.290.

Sebelumnya, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2015 menjadi 33.400 anak. Seluruh anak jalanan tersebut tersebar di 21 Provinsi.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mencanangkan Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) di Alun Alun Kota Malang, Jawa Timur, Senin (20/11).

Acara tersebut dirangkai dalam peringatan Hari Anak Universal yang jatuh tepat pada tanggal 20 nopember 2017.

Hadir dalam acara tersebut ratusan anak jalanan dan panti asuhan serta lebih seribu anak-anak lainnya dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Mereka dihibur Mensos Khofifah bersama Kak Henny dan Badut Sulap.

Peringatan Hari Anak Universal merupakan pertamakalinya pada bulan Oktober 1953 oleh Lembaga Atau Organisasi Perlindungan Anak Dunia (UNICEF), yang kemudian disusul keputusan Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1954, yang memuat penetapan tanggal 20 November sebagai Hari Anak Sedunia. Tujuan peringatan ini untuk mempromosikan cita-cita dan tujuan perhargaan dan kesejahteraan anak-anak di dunia.

Khofifah mengatakan, anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius di Indonesia.

Menurut Dia, pekerjaan rumah ini bukan cuma milik Pemerintah Pusat, namun juga daerah dan dunia usaha serta masyarakat pada umumnya.

Halaman
12
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help