Mayoritas Fraksi DPRD Kepri Tolak Nota Keuangan Gubernur. Proyek Multiyears Ditolak

“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana 40 persen lainnya? Apa karena OPD tidak tidak tegas, atau memang tidak mampu

Mayoritas Fraksi DPRD Kepri Tolak Nota Keuangan Gubernur. Proyek Multiyears Ditolak
Juru bicara Fraksi Golkar Asmin Patros menyalami Sekdaprov TS Arif Fadillah saat penyampaian fraksi terkait nota keuangan yang diajukan Pemprov Kepri, Selasa (21/11/2017). 

Laporan Thomm Limahekin 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Tugas berat dihadapi jajaran Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 nanti.

Nota keuangan yang dibacakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dikritik mayoritas fraksi DPRD Kepri.

Tidak hanya mengkritisi, rencana prestisius Gubernur membuat proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang yang penganggarannya menggunakan skema multiyears ditolak Fraksi PKS-PPP.

“Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp 530 miliar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata juru bicara PKS-PPP Suryani saat paripurna DPRD Kepri, Selasa  (21/11/2017).

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya adalah keuangan pemerintah provinsi Kepri yang saat ini masih rendah.

Proyek multiyears dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.

“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyears yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” kata Suryani.

Pendapat senada juga disampaikan fraksi Golkar.

Lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help