Pilkada Serentak 2018. Bawaslu Sebut Tiga Provinsi Ini Memiliki Kerawanan Paling Tinggi

Kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan penyelenggara, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara

Pilkada Serentak 2018. Bawaslu Sebut Tiga Provinsi Ini Memiliki Kerawanan Paling Tinggi
KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menyerahkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2018 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jakarta, Selasa (28/11/2017). Dari 17 provinsi yang akan menggeral Pilgub 2018, ada tiga yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi, yaitu Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat. 

Sementara itu, kerawanan tinggi pada Pilgub Maluku ditentukan dari dimensi penyelenggara, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. 

Adapun, penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya karena maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

Sementara, 14 provinsi lain yang juga akan menggelar Pilkada 2018 dikategorikan memiliki kerawanan sedang, dengan nilai antara 2,00 hingga 2,99.

Berturut-turut yaitu Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55).

Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15).

"Hasil penelitian pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan terhadap enam wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), serta Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05)," ujar Afifuddin.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, tiga dimensi yang menjadi alat ukur untuk menyusun IKP yaitu penyelengaraan, kontestasi, serta partisipasi.

Abhan mengungkapkan, IKP dirilis dengan harapan dapat menjadi alat pemetaan pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis.

Selain itu, IKP juga bertujuan sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu.

"Sebagai sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan," kata Abhan.

Dari hasil IKP Pilkada Serentak 2018, Bawaslu RI menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.(*)

Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved