Bupati Anambas: Alhamdulillah Gaji Tak Jadi Dipotong

Aturan itu memuat ancaman bila target persetujuan paling lambat tanggal 30 November 2017 tidak terpenuhi

Bupati Anambas: Alhamdulillah Gaji Tak Jadi Dipotong
Tribunbatam.id
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas bersama pimpinan DPRD saat sesi foto bersama usai mengesahkan Perda ‎APBD 2018 di ruang paripurna DPRD Kamis (30/11/2017). 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎”Alhamdulillah, gaji tak jadi dipotong.” Demikian isi pantun pidato penutup Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (30/11/2017).

Pantun itu disampaikan Abdul Haris karena APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah disetujui bersama dengan DPRD Anambas.

Isi pantun yang dibacakan orang nomor satu di Anambas itu pun, sontak disambut senyum oleh anggota DPRD, termasuk Kepala OPD dan tamu undangan yang hadir. 

Baca: Dia Populer di Masanya dengan Jempol di Iklan RCTI Oke. Begini Kondisinya Sekarang

Baca: INI NYATA. Anak Ini Bernama TAHANAN PBB. Nama Adiknya TAHANAN PBB NOMOR DUA

Baca: Jawaban tak Terduga Dilontarkan Warga Rohingya Saat Ditanya Siapakah Paus Fransiskus?

‎Sebelumnya, Haris memberi perhatian mengenai target persetujuan yang diatur dalam PP Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebab, dalam peraturan itu termuat juga ancaman untuk unsur pimpinan bila target persetujuan paling lambat tanggal 30 November 2017 ini, tidak kunjung dilaksanakan. ‎

Sanksi administratif hingga penundaan penghasilan bagi Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD.

"Sebelumnya saya sudah sampaikan. Yang kena nanti ya kita-kita ini. Kepala dinas tidak kena," ujarnya yang disambut tawa undangan.

Baca: Tingkah Laku Cewek Kids Zaman Now di Atas Motor yang Membahayakan. Ini Videonya

Haris pun mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang bekerja sehingga persetujuan RAPBD menjadi Peraturan Daerah ini dapat disahkan.

Ia pun meminta kepada Sekretaris Daerah untuk secepatnya menyampaikan Perda ini ke Gubernur Kepri serta mengikuti tahapan evaluasi di Provinsi Kepri. (tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Abd Rahman Mawazi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved