TribunBatam/

Korupsi Proyek KTP Elektronik

SIAPA TERCYDUK? KPK Beberkan Anggota DPR Penerima Uang e-KTP di Dakwaan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyelesaikan dan melengkapi surat dakwaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

SIAPA TERCYDUK? KPK Beberkan Anggota DPR Penerima Uang e-KTP di Dakwaan Setya Novanto
Tribunnews/Eri Komar Sinaga
Berkas Setya Novanto 

LAPORAN THERESIA FELISIANI

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyelesaikan dan melengkapi surat dakwaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dalam surat dakwaan tersebut dibeberkan sejumlah anggota DPR hingga pejabat Kementerian Dalam Negeri yang diduga menerima uang dari proyek pengadaan e-KTP.

"Mereka ada dari anggota DPR, ada dari kementrian, nanti kita lihat didakwaan saja," terang Febri, Rabu (6/12/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan, KPK juga menguraikan dugaan uang yang diterima Setya Novanto dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

"Ada sejumlah pihak yang diduga diuntungkan termasuk akan diuraikan dugaan tersangka SN diuntungkan dari proyek e-KTP ini. Itu belum ada di dakwaan sebelumnya kan?" tegas Febri.

Febri menambahkan, dalam berkas perkara Setya Novanto yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sore tadi, turut disertakan pula sejumlah dokumen lainnya.

Yakni berita acara pemeriksaan (BAP) sejumlah saksi dan ahli, berit acara penyitaan, berita acara penahanan serta daftar barang bukti.

"Kita lampirkan semua dokumen-dokumen yang disyaratkan KUHAP," lanjut Febri.

Dalam proses penyidikan Ketua Umum Golkar nonaktif tersebut, ada saksi-saksi baru yang diperiksa termasuk bukti baru yang telah dikantongi penyidik KPK.

Ditambah kesaksian Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Atas dasar itulah, diungkapkan Febri, pihaknya sangat yakin dengan berkas perkara Setnov yang telah dilimpahkan tersebut dan akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Karena itulah waktu yang diperlukan untuk proses memproses berkas dan juga dakwaan untuk SN itu bisa lebih cepat untuk berkas yang lain," singkatnya.

Editor: Alfian Zainal
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help