TribunBatam/

Proyek Dana Desa Wajib Pakai Pekerja Setempat, Bupati Bintan: Ini Perintah Presiden!

Proyek Dana Desa Wajib Pakai Pekerja Setempat, Bupati Bintan: Ini Perintah Presiden!

Proyek Dana Desa Wajib Pakai Pekerja Setempat, Bupati Bintan: Ini Perintah Presiden!
Humas Pemprov Kepri
Ilustrasi. Gubernur dan Kapolda Kepri usai konferensi video dengan Kapolri soal dana desa 

TRIBUNBATAM, id, BINTAN-Per 2018, dana desa harus dikelola swakelola. Artinya pengelolaan dana desa harus bersifat mandiri tidak melibatkan penyedia atau pihak ketiga atau orang luar desa.

Baca: Keanggotaan Ganda? KPU Bintan Verifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik! Ini Temuannya!

Baca: BREAKINGNEWS: Misterinya Terjawab! DPRD Kepri Pilih Isdianto Wagub Secara Aklamasi!

Baca: Siapkan Deklarasi Batam, Gubernur Nurdin Kawal UU Daerah Kepulauan! Berkah Anggaran?

Baca: Edan! Wajah Wanita Ini Babak Belur Dipukuli Suami Gara-gara Like Facebook! Begini Kejadiannya!

Jamak dijumpai, begitu ada anggaran untuk proyek tertentu pelaksanaan proyek mengunakan penyedia lain atau pihak ketiga. Sementara warga desa justru hanya jadi penonton.

"Instruksi pak presiden, gak boleh lagi ada sistem begitu. Pokoknya kalau ada program pengerjaan di desa, tenaga kerjanya ya dari dalam desa itu juga, gak boleh menggunakan pihak di luar desa," kata Bupati Bintan Apri Sujadi.

Sebetulnya Swakelola dana desa di Bintan kata Apri sudah lama berjalan. Hanya saja mungkin masih ada daerah lain belum menerapkannya sehingga Presiden merasa harus memberikan instruksi secara nasional agar seragam.

Contoh paling nyata pengolaan dana desa swakelola adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di BUMDes, warga desa itu sendiri yang mengelolanya dan mengembangkannya hingga berkembang maju.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan Ronny Kartika mengatakan, swakelola dana desa tetap berlangsung efektif karena diawasi oleh PPATK. "Jadi gak mungkin disalahgunakan, karena kan diawasi PPATK,"kata Ronny.

Tahun 2018, transfer daerah dan dana desa cukup signifikan yakni Rp 702 miliar untuk Kabupaten Bintan. Secara total, transfer daerah dan dana desa di Kepri Rp 702miliar.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, meski cukup signifikan, perintah Presiden RI Joko Widodo, mulai tahun 2018, pemda diminta harus efisiensi menggunakan anggaran bahkan sampai untuk kegiatan operasional pemda sekalipun.

"Kita harus efisien. Selektif dalam menggunakan anggaran, fokus pada yang sangat prioritas," katanya.(*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help