YLKI Sebut Kekosongan Gas 3kg Sebagai Tanda Subsidi akan Dicabut

Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru, adalah tidak cukup rasional.

YLKI Sebut Kekosongan Gas 3kg Sebagai Tanda Subsidi akan Dicabut
Tribunbatam.id/Argianto DA Nugroho
Para pekerja sedang menata tabung gas dipangkalan yang terletak di ruko Alibaba, Batam, Kepri, Senin (13/5/2013).

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah di Indonesia dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai tanda-tanda akan dicabutnya subsidi dari pemerintah. 

"Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengantri cukup lama bahkan tidak mendapatkannya. Hal ini sebenarnya lagu lama yang acap terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung. Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru, adalah tidak cukup rasional," ujar Ketua Pengurus Harian YLKITulus Abadi, Jumat (8/12/2017).

Ia menduga oemicu pertama kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat njomplang antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg.

Baca: TERUNGKAP! Inilah Sosok di Balik Dukungan Donald Trump Terkait Yerusalem. Gedung Putih Panik!

Baca: Mayat di Sei Panas Ditemukan Pemilik Warung Dalam Parit, Ada Luka di Wajahnya. Siapa Dia?

Baca: Bentrok di Gaza dan Tepi Barat, Dua Warga Palestina Tewas Ditembak Pasukan Israel

Akibat dari disparitas harga yang seperti ini adalah banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.

"Selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis, mudah dibawa. Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini," ujarnya. 

Penyebab kedua, kata Tulus, terjadi penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya.

"Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah," jelasnya. 

Halaman
123
Editor:
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved