Ketika Komite II DPD RI Bertanya Soal Lahan di Batam, Perka 27 Jadi Jawabannya

Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Selasa (12/12/2017).

Ketika Komite II DPD RI Bertanya Soal Lahan di Batam, Perka 27 Jadi Jawabannya
tribun batam
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba berbincang dengan Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwianto Eko Winaryo, di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (12/12/2017). 

TRIBUNBATAM.ID, BATAM- Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Selasa (12/12/2017).

Dalam kunjungannya tersebut, mereka menanyakan berbagai perkembangan baru di Batam, khususnya terkait investasi yang akan dibangun di bandara pasca pergantian kepemimpinan di organisasi BP Batam.

‎Berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi di Batam, menjadi bahasan selama pertemuan tersebut.

Sebut saja mengenai lahan, terkait rumah liar (ruli), IPH, hingga soal pengembangan investasi di bandara dan pelabuhan-pelabuhan yang ada.

"Saya bicara sebagai pengusaha juga ini Pak. Itu saya dengar soal IPH masih berkepanjangan. Itu masalahnya apa?," ujar anggota Komite II DPD RI dapil Kepri, Djasarmen Purba.

Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwianto Eko Winaryo mengatakan untuk menjawab persoalan lahan, pihaknya telah mengganti Perka 10 yang sebelumnya bermasalah, dengan Perka nomor 27 tahun 2017.

Baca: 900 Stasiun Televisi Dilarang Tayangkan Iklan Kondom di Jam-Jam Ini

Baca: WAH Singapura Luncurkan Penyewaan Mobil Listrik untuk Umum. Lihat Video Teknis Penggunaanya!

Di dalam Perka 27 tersebut, berbagai solusi atas persoalan investasi pun telah dimasukan.

"Kita memperbaiki peraturan yang nggak friendly dengan investor, contohnya Perka itu. Di Perka 27 tujuan kenaikan tarif lahan kami ubah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan untuk keperluan BP Batam yang sebelumnya tertuang di Perka 10. Lalu sebelumnya ada kebijakan uang jaminan pelaksanaan usaha sebesar 10 persen yang kita bebankan ke investor, nah itu juga sudah dihapuskan di Perka 27 ini. Termasuk soal IPH. IPH itu proses keluarnya maksimal tujuh hari," tutur Dwianto Eko Winaryo.

Halaman
12
Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved