Heboh Pemilihan Wagub Kepri! Pengacara Pemprov Kritik DPRD Kepri! Ada Apa?

Heboh Pemilihan Wagub Kepri! Pengacara Pemprov Kritik DPRD Kepri! Ada Apa?

Heboh Pemilihan Wagub Kepri! Pengacara Pemprov Kritik DPRD Kepri! Ada Apa?
Isdianto 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Pemilihan Isdianto sebagai wakil gubernur Kepri seakan tidak pernah lepas dari protes dan kritik dari kelompok yang tidak setuju.

Tidak hanya sebelum pemilihan, protes dan kritik itu bahkan masih terus dilancarkan saat berkas pemilihan wakil gubernur Kepri diantar ke Presiden Republik Indonesia melalui Mendagri Republik Indonesia (RI).

Baca: Heboh! Keturunan Asli Banyumas, Pria Ini Calonkan Diri Jadi Presiden. Nama Parpolnya Mirip Wayang!

Baca: Terungkap! Jabat Kepala BP Batam Lukita Blak-blakan Soal Ini di Rapimnas Kadin!

Baca: Terungkap dari Tato, Mayat di Pantai Berakit Ternyata Manajer Perusahaan Minyak!

Baca: Ehem! Ternyata Inilah Alasan Wanita Suka Bersuara Saat Bercinta! Begini Posisi Favorit Bercintannya!

Kuasa hukum Pemprov Kepri Andi Asrun misalnya melancarkan kritik terhadap langkah DPRD Kepri yang langsung membawa berkas pemilihan wakil gubernur Kepri kepada Presiden RI melalui Mendagri RI.

"Sekarang ini saya mendapat informasi DPRD Kepri membawa langsung kepada Presiden RI terkait Keputusan DPRD Kepri tentang Pemilihan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri. Gubernur Kepri hanya diberi tembusan saja," kata Asrun kepada Tribun, Kamis (14/12/2017) sore.

Dia menegaskan, jika hal itu benar-benar terjadi, maka DPRD Kepri telah mengambil alih kewenangan Gubernur Kepri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Langkah DPRD Kepri tersebut sudah termasuk ranah sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, DPRD Kepri telah melakukan "perbuatan melawan hukum".

"Bila kejadian itu benar, DPRD Kepri telah melakukan politik kekuasaan. Semoga saja informasi itu tidak benar, sehingga marwah DPRD Kepri terjadi sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat bukan tempat berkumpul elite-elite politik dengan gairah akrobat politik tanpa dasar hukum," tegas Asrun.

Kuasa hukum Pemprov Kepri itu masih enggan menyebutkan langkah hukum yang bakal ditempuh Pemprov Kepri dalam menanggapi keputusan DPRD Kepri ini. Dia masih menunggu tanggapan Presiden RI dalam menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk Isdianto.

"Sebagai pengacara Pemprov Kepri saya prihatin karena DPRD Kepri mengabaikan pandangan publik agar pemilihan Wagub Kepri harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Tetapi tampaknya proses pemilihan Isdianto menabrak rambu-rambu hukum, termasuk Tatib DPRD Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilu Wagub Sisa Masa Jabatan 2016-2021," komentar Ketua Program Pascasarjana Hukum Universitas Pakuan itu. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help