BP Batam Raih Peringkat 2 Nasional Keterbukaan Informasi Publik: Lukita: Tahun Depan Harus Nomor 1

Tahun ini kita peringkat 2 tahun depan harus bisa menjadi nomor 1. Terima kasih kepada tim BP Batam yang telah mencapai hasil yang membanggakan

BP Batam Raih Peringkat 2 Nasional Keterbukaan Informasi Publik: Lukita: Tahun Depan Harus Nomor 1
Humas BP Batam
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menerima penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla karena meraih peringkat kedua keterbukaan informasi publik 2017 untuk lembaga non-struktural. Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Publik (KIP). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Publik (KIP).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo yang menerima penghargaan tersebut mengucapkan apresiasinya atas kepercayaan kepada BP Batam sebagai Lembaga Non-Struktural dengan sistem keterbukaan informasi badan publik terbaik kedua di tahun ini.

“Penghargaan ini akan memacu BP Batam untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam upaya menyajikan informasi bagi publik ,” ujarnya seperti rilis yang diterima TRIBUNBATAM.id.

"Tidak boleh berpuas diri. Tahun ini kita peringkat 2 tahun depan kita harus bisa menjadi nomor 1. Terima kasih kepada tim PPID BP Batam yang telah mencapai hasil yang membanggakan," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam sambutannya mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki nilai dan azas keterbukaan.

Menurutnya, dengan kemajuan era digital saat ini, mengharuskan aparatur yang menjalankan pemerintahan harus lebih inovatif, terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat.

"Sekarang di era digital. Keterbukaan itu penting agar dapat lebih maksimum. Apalagi dengan sistem demokrasi saat sekarang, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Pemerintah diharapkan inovatif dan bertanggung jawab memberikan informasi akurat dan akuntabiliti," ucap Kalla

Kalla menambahkan, pemerintah tidak mungkin menyampaikan semua hal kepada masyarakat.

Namun masing-masing penugasan di kementerian, lembaga, dan instansi publik, harus memberikan tanggung jawab, apa yang telah dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Halaman
12
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help