DPR Setuju UWTO Perumahan di Batam Dihapuskan. Nyat: Ini Menyangkut Keadilan Sosial

Hal ini untuk keadilan rakyat Batam. Tidak ada satupun daerah lain selain Batam yang punya beban dua, yakni bayar UWTO dan PBB (Pajak Bumi Bangunan)

DPR Setuju UWTO Perumahan di Batam Dihapuskan. Nyat: Ini Menyangkut Keadilan Sosial
Trbun Batam/Amin
Nyat Kadir 

Laporan Tribun Batam, Roma Uly Sianturi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir mendukung semangat Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang ingin menghapus Iuran Wajib Tahunan Otorita (UWTO) bagi perumahan.

Ia akan mendukung usaha tersebut di DPR RI.

"Hal ini untuk keadilan rakyat Batam. Tidak ada satupun daerah lain selain Batam yang punya beban dua, yakni bayar UWTO dan PBB (Pajak Bumi Bangunan)," ujarnya di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, Kamis (28/12/2017).

Ia mengatakan, Kementerian Keuangan dapat memikirkan, penerimaan dari UWTO itu tidak sebanding dengan rasa keadilan masyarakat.

UWTO tersebut juga menghambat pengurusan sertifikat tanah, padahal Preseiden Joko Widodo fokus memberikan legalitas tanah kepada masyarakat luas.

Nyat menambahkan sila kelima Pancasila harus jadi dasar pertimbangan utama adalam hal ini, bahwa rakyat Batam harus mendapat hak dan perlakuan yang sama dengan rakyat lainnya di seluruh Indonesia.

Nyat meminta Kementerian keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyambut hal ini.

"Jangankan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Kepri saja ada tak yang bayar dobel, hanya di Batam saja," ujarnya.

Di Batam, status lahan adalah HPL (hak penggunaan lahan), bukan hak milik. Padahal dalam mendapatkan lahan dan rumah di Batam, prosesnya tidak berbeda dengan daerah lain.

Mesyarakat di Batam juga membayar harga tanah kepada pengembang saat membeli rumah.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil juga memberikan komentar yang datar terkait pengahpusan UWTO Batam.

Dia menambahkan penghapusan UWT tidak bisa dilakukan pemerintah daerah karena merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. 

Nyat mengaku kurang puas dengan pernyataan Sofyan tersebut karena seharusnya Menteri Sofyan merespon apa yang diinginkan wali kota, gubernur dan rakyat. 

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved