INGAT! Tanggal 2 Januari Bukan Cuti Bersama. Menpan RB: ASN Wajib Masuk Kerja

“Bagi yang nekat tidak masuk kerja, ada sanksi yng telah menanti,” kata Asman seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu

INGAT! Tanggal 2 Januari Bukan Cuti Bersama. Menpan RB: ASN Wajib Masuk Kerja
FOTO KOMPAS
Menpan RB asal Kepri, Asman Abnur 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan, tanggal 2 Januari 2018 bukan merupakan hari cuti bersama.

Oleh karena itu, semua aparatur sipil negara (ASN) wajib masuk kerja pada tanggal tersebut.

“Bagi yang nekat tidak masuk kerja, ada sanksi yang telah menanti,” kata Asman seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (27/12/2017).

Penegasan ini disampaikan Asman Abnur terkait banyaknya pertanyaan yang diajukan sejumlah pihak apakah tanggal 2 Januari 2018 merupakan cuti bersama atau tidak.

Baca: JANGAN KIRA Merokok di Mobil Itu Aman walau Jendela Dibuka. Faktanya Jauh Lebih Berbahaya

Baca: Mantan Wakil Presiden Boediono Datang ke KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo: Diperiksa Terkait BLBI

Baca: Penampilan Nenek 70 Tahun Ini Bikin Wanita Lain Ingin Membunuhnya. Ternyata Rahasia Mudanya, GULA!

Asman menjelaskan, ketentuan cuti bersama sudah diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/Skb/Menpan-Rb/09/2017.

Selain Asman, surat itu ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 22 September 2017.

“Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018 dan 5 hari untuk cuti bersama. Tidak dicantumkan dalam SKB itu bahwa tanggal 2 Januari merupakan cuti bersama,” ucap Asman.

Oleh karena itu, Asman memastikan ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja pada tanggal 2 Januari.

Baca: Proyek Penanaman Cabai Merah Pemko Tanjungpinang Dibatalkan. Alasannya Beragam!

Baca: Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Toyota Rush Ini Terguling dan Hantam Pohon di Sekupang Kamis Pagi Tadi

Sanksi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

“Di situ sudah jelas dirinci bagi PNS yang melanggar ada sanksi. Semuanya sudah rinci, prosesnya sudah jelas,” ujar Asman.(kompas.com)

Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved