TribunBatam/

Kasus Korupsi Dana Asuransi BAJ, Syafei Sebut Dakwaan Jaksa Kejati Tidak Jelas!

Kasus Korupsi Dana Asuransi BAJ, Syafei Sebut Dakwaan Jaksa Kejati Tidak Jelas!

Kasus Korupsi Dana Asuransi BAJ, Syafei Sebut Dakwaan Jaksa Kejati Tidak Jelas!
Ilustrasi. Syafei, oknum jaksa pengacara negara saat diperiksa di Kejati Kepri, Senin (16/10/2017) malam. Syafei diduga melakukan penggelapan dana asuransi pegawai Pemko Batam 

TRIBUNBATAM.ID, TANJUNGPINANG-Pengadilan Negeri Tanjungpinang kembali menyidangkan Syafei Jaksa berpangkat III D yang terjerat kasus korupsi dana penyertaan jaminan asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Hari Tua (JHT) para pegawai Pemko Batam kepada asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) senilai Rp 55 miliar.

Dalam persidangan kali ini, ‎Syafei didampingi dua kuasa hukumnya mengajukan eksepsi. Dalam eksepsi yang dibacakan oleh pengacaranya mengatakan bahwa ada beberapa point yang memberatkan terdakwa.

Syafei ditemui usai sidang mengatakan bahwa dakwaan Kejati kabur dan tidak jelas. "Ada beberapa poin. Salah satunya kewenangan dalam menangani kasus tersebut untuk mengadili.

Karena semua penarikan (dana)‎ baik itu perjanjian semua itu di Jakarta. Jadi Kejati tak miliki wewenang untuk melakukan penyidikan," ujar Syafei sembari memasuki mobil tahanan Kejaksaan.

Menurutnya, lokasi terjadinya sebuah peristiwa bukanlah di wilayah Kepri. Beberapa kesepakatan perjanjian antara Pemko Batam dengan BAJ berada di Jakarta. Selain itu penarikan dana yang dilakukan oleh dua terdakwa

Nasihan dan Syafei juga dilakukan di Jakarta. Melihat hal tersebut, sesuai eksepsi yang dibacakan menyatakan bahwa Kejati Kepri tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.

"Locus Deliktinya di Jakarta. Jadi tak bisa," ujarnya lagi.

Selain itu, point selanjutnya yakni masalah tersebut merujuk kepada tindak pidana perdata, bukan Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti yang dituduhkan oleh ‎Kejati Kepri dalam dakwaan.

"Perjanjian antara Pemko dengan pihak swasta (BAJ) yang sekarang masalahnya belum selesai adalah Perdata bukan tidak pidana.

Dan Perdata itu belum selesai, belum eksekusi dan masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK). Dalam hal ini Kejari Batam belum menerima putusan PK," tutupnya.

Sidang pekan depan, ketua majelis Hakim Guntur Kurniawan didampingi dua anggotanya Corpioner dan Suherman mengagendakan untuk tanggapan jaksa atas Eksepsi yang dibacakan oleh terdakwa.

Kasus ini seblumnya berawal dari laporan para pegawai Pemko Batam akan tidak jelasnya jaminan Askes dan JHT yang disetorkan ke perusahaan asuransi BAJ senilai 208 miliar.

Hingga akhirnya kasus itu diselidiki oleh Jaksa fdan ditemukan ada pelanggaran uang senilai Rp 55 Miliar yang ditarik oleh dua terdakwa tanpa sepengetahuan Pemko Batam.(*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help