Minta Rp 100 M ke Pusat, Pemko Batam Hanya Diberi Rp 7 M untuk Renovasi Pasar Induk Jodoh

Pemerintah Kota Batam mendapat bantuan dana lebih kurang Rp 7 miliar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Minta Rp 100 M ke Pusat, Pemko Batam Hanya Diberi Rp 7 M untuk Renovasi Pasar Induk Jodoh
tribunnews batam/mona
Pasar Induk Jodoh, Batam, Selasa (3/1/2017). 

TRIBUNBATAM.ID, BATAM- Pemerintah Kota Batam mendapat bantuan dana lebih kurang Rp 7 miliar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Dana itu sebagai tambahan anggaran untuk renovasi Pasar Induk, Jodoh yang kondisinya memang sangat memprihatinkan.

Selain itu, untuk renovasi juga menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Rencananya, Pemko Batam memang akan memungsikan kembali pasar tradisional yang berlokasi di Jodoh tersebut.

"Kita mintanya Rp 100 miliar, tapi yang dikasih Rp 7 miliar," kata Wali Kota Batam, Rudi, Jumat (12/1/2018) di Gedung Wali Kota.

Baca: Pengalihan Pasar Induk Jodoh Mulai Ada Titik Terang. Ini yang Akan Dilakukan Pemko Batam

Baca: Wacana Penyerahan Pasar Induk. Pedagang: Jangan Hanya Debat Panas Tahi Ayam

Bantuan anggaran tersebut, lanjutnya, akan dimintakan kembali ke Kemendag, setelah proses serah terima aset Pasar Induk, dan aset lainnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selesai.

Kapan waktunya? Rudi belum bisa memastikan.

Sementara itu, proses pembersihan Pasar Induk dari pedagang yang masih berjualan di area dalam pasar, saat ini sudah dimulai.

Rudi mengimbau kepada pedagang, agar mau keluar secara sukarela.

"Hari ini mereka kan tak sewa dengan kita. Kita minta keluarlah, cari tempat lain. Karena kita mau bangun," ujarnya.

Pihaknyapun sudah menerima surat dari pimpinan BP Batam, terkait pelepasan aset tersebut. Namun resminya masih menunggu proses persetujuan dari Kemenkeu.

"Surat dari Pak Lukita sudah kita terima. Kalau untuk bongkar, memang belum. Tunggu acc dari Menkeu," kata Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, keberadaan Pasar Induk memiliki arti penting. Lantaran bisa membuat efek baru bagi masyarakat, pengusaha. Jika dikelola pemerintah, harga pasar bisa dikendalikan. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help