TribunBatam/

BUNTUT Pengakuan La Nyalla yang Dimintai Mahar Rp 40 M oleh Prabowo, Begini Komentar KPU

"Tetapi kalau dengan mahar, kan itu semua menjadi termanipulasi. Karena mahar, jadi hancur nilai-nilai demokrasinya," tutur Pramono.

BUNTUT Pengakuan La Nyalla yang Dimintai Mahar Rp 40 M oleh Prabowo, Begini Komentar KPU
istimewa
Surat Tugas Partai Gerindra meminta La Nyalla Mattaliti sebagai Cagub Jatim 2018 beredar di kalangan wartawan. 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA  - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, mahar politik memang lazim terjadi dan menciderai nilai-nilai demokrasi. Namun, sulit dibuktikan.

Demikian ia sampaikan menanggapi kasus mahar politik sebesar Rp 40 miliar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

"Bagi kita itu kan memang fenomena yang selama ini ditengarai ada. Tapi, proses pembuktiannya sulit," kata Pramono kepada wartawan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

KPU pun menyerahkan kepada pengawas pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) untuk mengusut praktik mahar politik.

"Mungkin Bawaslu juga bisa berkoordinasi dengan KPK, PPATK untuk melacak itu kalau memang terjadi," kata Pramono.

Baca: POLITIK ITU MAHAL JENDERAL! Inilah 5 Pos Bakar Duit Dalam Praktik Politik di Indonesia

Dia menegaskan, mahar politik merupakan pelanggaran dalam Undang-undang Pilkada.

"Walaupun tidak ada kerugian negara, tetapi itu menciderai nilai demokrasi," kata Pramono, Jumat (12/1/2018).

Dia mengatakan, seharusnya proses pencalonan itu terjadi melalui kesepakatan antara partai politik dan kandidat yang akan diusung.

Kesepakatan itu bisa berupa kesamaan visi antara pengurus parpol dan kandidat.

Halaman
123
Editor: Sri Murni
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help